Jakarta, Denting.id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menggelar pertemuan terbatas bersama Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya Aner Maisini dan Bupati Puncak Elvis Tabuni. Pertemuan tersebut digelar menyusul meningkatnya kasus pelanggaran HAM akibat konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (10/6/2025), Menteri Pigai menyebut bahwa konflik di dua wilayah itu telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka, hilangnya warga, hingga eksodus pengungsi ke wilayah Nabire dan Timika.
“Pertemuan ini kami gelar untuk mendapat informasi langsung dari para pemimpin daerah serta memastikan langkah penanganan yang tepat agar situasi bisa dikendalikan,” kata Pigai.
Ia menegaskan bahwa Kementerian HAM akan terus memantau dan mengambil langkah konkret demi meredam konflik melalui pendekatan rekonsiliasi dan perdamaian, seraya meminimalkan korban jiwa.
“Lebih dari itu, kami bersama pemerintah daerah ingin mendorong langkah-langkah rekonsiliatif untuk mewujudkan perdamaian di Tanah Papua,” ujarnya.
Pigai mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 60 ribu warga dari Intan Jaya dan Puncak yang mengungsi ke daerah perkotaan, terutama di Nabire dan Timika. Bahkan dua distrik, yakni Sinak (Kabupaten Puncak) dan Hitadipa (Kabupaten Intan Jaya), disebut telah kosong total karena seluruh warganya mengungsi.
“Dua distrik ini sudah kosong sama sekali. Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi,” tegasnya.
Kementerian HAM, kata Pigai, akan segera menyalurkan bantuan bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah juga menyampaikan rencana membangun pos penjagaan khusus bagi aparat keamanan, agar gereja dan rumah klasis tidak lagi dijadikan pos militer.
“Gubernur dan bupati menyampaikan rencana pembangunan pos tersebut, termasuk pengadaan tanah untuk mendirikan pos aparat TNI dan Polri,” jelas mantan Komisioner Komnas HAM itu.
Selain isu pengungsi dan konflik bersenjata, Menteri Pigai juga menerima masukan terkait program sosial seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah rakyat, dan pembangunan jalan Trans Papua. Di Kabupaten Puncak Jaya, pertemuan juga membahas konflik sosial akibat Pilkada yang masih berlangsung.
“Untuk Puncak Jaya, kami menilai perlu ada penyelesaian adat dan segera dilakukan pelantikan bupati dan wakil bupati definitif agar konflik tidak terus berlanjut,” ujarnya.
Menyinggung isu pembangunan yang lebih luas, termasuk pertambangan nikel, Pigai menegaskan pihaknya akan membuka jalur koordinasi dengan kementerian teknis terkait guna memastikan pembangunan berlangsung dengan prinsip-prinsip HAM.
Baca juga : Empat Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Diduga Langgar UU Pesisir dan Pulau Kecil
Menutup keterangannya, Pigai mengumumkan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Papua Kementerian HAM akan segera dibentuk untuk menangani isu-isu kemanusiaan secara terfokus.“Tidak lama lagi Pokja Papua terbentuk dan langsung kerja, termasuk untuk isu-isu lain yang menjadi perhatian publik. Kami ingin Papua menjadi tanah damai,” pungkasnya.
