Jakarta, Denting.id – Pemerintah memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 akan melebar menjadi Rp662 triliun, atau setara 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut meningkat dari target awal sebesar Rp616 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (2/7).
“Untuk defisit totalnya di Rp662 triliun, menjadi 2,78 persen dari PDB, agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable,” ujar Sri Mulyani.
Meski defisit meningkat, Sri Mulyani menegaskan bahwa kondisi fiskal masih dapat dikendalikan. Ia pun mengusulkan untuk menutupi sebagian defisit tanpa menambah utang baru, melainkan melalui pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024 sebesar Rp85,6 triliun.
“Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan SAL Rp85,6 triliun, sehingga kenaikan defisit tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” tambahnya.
Dalam laporan Kementerian Keuangan, hingga semester I 2025, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp283,58 triliun. Rinciannya, pembiayaan utang tercatat sebesar Rp315,15 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp33,51 triliun, pemberian pinjaman neto Rp1,28 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp398,3 miliar.
Di sisi lain, pendapatan negara hingga pertengahan tahun ini baru mencapai Rp1.210,1 triliun atau sekitar 40 persen dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp3.005,1 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa melemahnya sejumlah aktivitas ekonomi serta pembatalan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen secara umum turut berdampak pada penerimaan negara.
Baca juga : Menteri PU Nonaktifkan 3 Pejabat BBPJN Sumut Imbas OTT KPK
“Karena beberapa kegiatan ekonomi melemah, selain juga beberapa measure seperti PPN 12 persen yang tidak jadi diberlakukan secara umum, itu menyebabkan kita kehilangan target senilai Rp71 triliun di APBN 2025,” pungkasnya.
