Jakarta, denting.id — Menepis anggapan bahwa tarif impor 32 persen yang dikenakan Amerika Serikat terhadap Indonesia berkaitan dengan masuknya Indonesia ke dalam kelompok ekonomi BRICS. Penegasan ini disampaikan langsung dari Istana, demi meredam spekulasi politik dagang global.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan Amerika Serikat mengenakan tarif impor sebesar 32 persen kepada Indonesia tidak berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam BRICS, kelompok ekonomi yang kini juga diikuti oleh Indonesia.
“Menurut pendapat kami sesungguhnya tidak ada (hubungan dengan BRICS). Kalau saudara-saudara perhatikan, kebijakan itu tidak hanya berlaku untuk Indonesia,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Menurut Prasetyo, kebijakan tarif tersebut merupakan bagian dari kebijakan perdagangan global yang lebih luas dan berlaku untuk 21 negara lain. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak diperlakukan secara eksklusif atau diskriminatif dalam hal ini.
Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap memberlakukan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang impor dari Indonesia. Meskipun proses negosiasi intensif masih berlangsung, belum ada perubahan dari angka tarif yang diumumkan pada April lalu.
Untuk menangani isu ini, tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kini tengah berada di Washington, DC. Keberangkatan tersebut dilakukan langsung setelah Airlangga mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brazil.
Prasetyo berharap kerja keras tim negosiasi membuahkan hasil yang positif dan adil bagi kedua negara. “Kita betul-betul berharap Pemerintah Amerika Serikat dapat mempertimbangkan pengurangan tarif,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Trump juga memperingatkan bahwa jika Indonesia melakukan tindakan balasan tarif, AS akan meningkatkan beban tarif lebih lanjut. “Ditambah tarif 32 persen yang kami tetapkan,” kata Trump dalam pernyataan terpisah.
Meski demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pendekatan yang diambil tetap mengedepankan jalur diplomatik dan dialog ekonomi yang konstruktif, tanpa memicu ketegangan lebih lanjut.
