Jakarta, Denting.id – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, mendesak pemerintah untuk menindak tegas praktik pengoplosan beras premium dengan beras berkualitas rendah yang kini meresahkan masyarakat.
Hal ini disampaikan Titiek saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Ia menilai peredaran beras oplosan sudah merugikan masyarakat luas dan mengancam upaya pemerintah menuju swasembada beras.
“Mengenai beras oplosan ini, ini lagi ramai sekali dibicarakan di masyarakat. Tadi Pak Menteri sudah menjelaskan sebagian, tolong ini segera diselesaikan. Kalau memang ada yang nakal-nakal, itu yang nakal ya dikasih efek jera,” tegas Titiek.
Titiek menambahkan, Kementerian Pertanian harus bersikap tegas tanpa pandang bulu terhadap semua perusahaan yang terbukti nakal, baik perusahaan besar maupun kecil.
“Mau itu yang besar atau yang kecil harus dikasih efek jera supaya tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengambil langkah untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Amran menyebutkan bahwa sebanyak 85 persen beras yang beredar di pasaran tidak sesuai standar, dengan modus dioplos atau sekadar diganti kemasannya agar tampak seperti beras premium.
“Ada 85 persen beras yang tidak sesuai standar. Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, hanya ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tapi dijual dengan harga premium,” jelas Amran.
Amran juga meminta dukungan penuh dari Komisi IV DPR untuk memberantas praktik curang tersebut. Ia menyebut persoalan ini sebagai momentum untuk menata ulang pengelolaan beras di Indonesia demi masa depan pangan nasional.
“Insya Allah, mudah-mudahan ke depan. Mohon dukungan Bu Ketua, seluruh Komisi IV, dengan segala kerendahan hati kami mohon, karena ini masa depan pangan kita. Kesempatan juga memperbaiki,” kata Amran.
Kasus beras oplosan ini menjadi sorotan publik lantaran dampaknya yang sangat luas terhadap konsumen. Banyak warga yang merasa tertipu membeli beras premium dengan harga tinggi, namun kualitasnya tidak sesuai standar.
