Denting Sukabumi — Infrastruktur jalan di Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan publik. Data terbaru yang diungkapkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan bahwa hampir 40 persen dari total ruas jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak dan belum tertangani secara optimal.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, dalam keterangannya menjelaskan bahwa dari 229 ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan total panjang mencapai 1.424 kilometer, hanya sekitar 868 kilometer (60 persen) yang tergolong baik dan sedang. Sementara sisanya, lebih dari 550 kilometer, berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat.
“Jika ingin menyelesaikan seluruh ruas jalan yang rusak, kita membutuhkan anggaran sekitar Rp2,2 triliun. Jumlah ini dirancang untuk direalisasikan dalam lima tahun ke depan,” ujar Dede, Rabu (24/7/2025).
Ia merinci, estimasi biaya perbaikan untuk setiap kilometer jalan mencapai Rp4 miliar. Dengan skema pembangunan bertahap, setidaknya diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp444 miliar per tahun. Belum termasuk biaya pemeliharaan rutin yang diperkirakan mencapai Rp100 miliar per tahun untuk menjaga kualitas jalan yang telah diperbaiki.
Lebih jauh, Dede mengungkapkan bahwa tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Sukabumi tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Barat. Posisi Sukabumi bahkan berada di peringkat terbawah, tertinggal dari wilayah tetangga seperti Kabupaten Bogor dan Cianjur yang dinilai lebih progresif dalam perbaikan infrastruktur dasar.
“Dengan keterbatasan fiskal yang kita miliki, sangat sulit jika hanya mengandalkan APBD. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Kita bahkan mengusulkan agar beberapa ruas jalan strategis bisa dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pusat agar pembangunannya bisa dipercepat,” jelasnya.
Dinas PU juga mendorong adanya keterlibatan aktif dari sektor swasta dan lembaga pembangunan dalam mendukung upaya perbaikan jalan, terutama di kawasan industri dan pariwisata yang memiliki dampak ekonomi langsung.
Dede menegaskan bahwa infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Rusaknya akses jalan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada distribusi logistik, akses pendidikan, dan layanan kesehatan di berbagai pelosok Kabupaten Sukabumi.
“Kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama menjadi kunci untuk mewujudkan infrastruktur jalan yang layak dan merata. Jika semua pihak bergerak bersama, bukan tidak mungkin tingkat kemantapan jalan kita bisa meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan,” pungkasnya.
Dengan situasi seperti ini, masyarakat Sukabumi berharap agar persoalan jalan rusak tidak menjadi isu musiman. Keberlanjutan program pembangunan infrastruktur menjadi harapan bersama demi meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas wilayah.
