Denting Bogor : dalam upaya memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara konsisten menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah kota, termasuk di daerah pelosok. Program ini menjadi solusi nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan, untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.
Setiap pekan, GPM hadir di kecamatan-kecamatan dengan membawa berbagai komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, gula, telur, hingga cabai dan bawang. Tujuannya tak hanya untuk membantu masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi daerah.
Neneng M (49), warga Cijahe, Kecamatan Bogor Barat, mengungkapkan rasa syukurnya dengan adanya program ini. Ia mengaku sangat terbantu, terutama karena harga kebutuhan pokok di kampungnya kini tidak jauh berbeda dengan harga di pasar besar seperti Pasar Jambu Dua.
“Harga telur misalnya, di sini dan di pasar besar rata-rata Rp29.000 per kilogram. Ini sangat meringankan, apalagi buat ibu rumah tangga seperti saya yang setiap hari harus masak buat keluarga,” ujarnya dengan senyum sumringah.
Senada dengan Neneng, Badru (56), warga Semplak Barat, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, yang paling penting bagi masyarakat kecil adalah ketersediaan barang dan harga yang terjangkau.
“Buat kami yang hidup pas-pasan, yang penting barangnya ada dan harganya tidak mahal. Sekarang alhamdulillah, semua bisa dibeli tanpa harus ke pasar jauh-jauh,” katanya.
Dari sisi kebijakan, Pemkot Bogor berhasil menjaga laju inflasi tetap stabil. Berdasarkan data hingga Juni 2025, inflasi year-on-year (yoy) Kota Bogor tercatat di angka 2,16 persen, berada dalam rentang target nasional yaitu 1,5 hingga 3,5 persen. Ini menjadi indikator bahwa ekonomi Kota Bogor cukup sehat dan terkendali meski dihadapkan pada gejolak harga pasca-Iduladha.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, Dewi Kurniasari menjelaskan bahwa pengendalian inflasi sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Inflasi itu seperti tekanan darah. Tidak boleh terlalu tinggi, juga tidak boleh terlalu rendah. Di angka 2,16 persen ini, kondisi cukup stabil, yang artinya Pemkot berhasil mengantisipasi gejolak harga,” tuturnya.
Dewi menambahkan bahwa selama periode rawan kenaikan harga seperti bulan Ramadan, Lebaran, hingga Iduladha, harga-harga pangan sempat mengalami lonjakan. Namun, hal itu cepat teratasi berkat suplai yang cukup dari daerah penghasil seperti Garut, Ciamis, Sukabumi, dan Cianjur.
“Cabai, bawang, ayam, dan telur memang sempat naik, tapi pasokan lancar. Panen raya di beberapa wilayah sangat membantu mengendalikan harga di pasar,” tambahnya.
Untuk mengatasi inflasi, Pemkot Bogor juga menerapkan strategi nasional 4K yang terdiri dari: Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Pendekatan ini diwujudkan lewat pelaksanaan 25 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) dan 18 kali Pasar Murah (PM) sepanjang semester pertama tahun 2025.
“Bahkan harga minyak goreng kita jual hanya Rp14.500 per liter, di bawah HET Rp15.700. Ini bentuk komitmen kami menjaga pasar tetap stabil,” jelas Dewi.
Upaya pengendalian inflasi juga diperkuat dengan sinergi bersama Bulog, pelaku usaha pangan lokal, dan daerah penghasil komoditas. Tak hanya itu, Pemkot Bogor juga menyiapkan berbagai skema kompensasi jika muncul risiko kebijakan yang berdampak pada inflasi, seperti rencana kenaikan tarif air.
“Kami punya program BUMD Peduli Inflasi. PDAM misalnya, bisa menyalurkan subsidi berupa bahan pokok kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian. Ini untuk menjaga agar daya beli warga tetap aman,” tegas Dewi.
Dengan langkah-langkah yang terintegrasi ini, Pemkot Bogor optimistis inflasi dapat terus dikendalikan hingga akhir tahun 2025. Bagi masyarakat, keberlanjutan program pangan murah ini bukan hanya soal harga, tapi juga tentang kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat mereka paling membutuhkan
