Bogor, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan perlunya audit independen dan investigasi forensik digital terkait dugaan kebocoran data pribadi 4,6 juta warga Jawa Barat yang sebelumnya diklaim oleh akun anonim DigitalGhostt.
Pernyataan ini disampaikan menyusul bantahan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan tidak ada kebocoran dari sistem internal. Namun, menurut Iwan, penelusuran internal saja tidak cukup untuk menjawab kekhawatiran publik.
“Penelusuran internal saja tidak cukup. Kami butuh keterlibatan lembaga independen dan forensik digital untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas,” kata Iwan di Bogor, Senin (29/7).
Ia menegaskan bahwa isu keamanan siber semestinya menjadi prioritas utama pemerintah daerah di tengah meningkatnya ancaman digital, terutama yang menyangkut hak konstitusional warga atas perlindungan data pribadinya.
“Kami di legislatif akan meminta laporan lengkap dari Diskominfo Jabar dan mengagendakan rapat kerja khusus dengan pihak terkait. Ini menyangkut hak dasar warga yang harus dijamin negara,” tegasnya.
Iwan juga menanggapi klaim Pemprov yang menyebut bahwa logo dan nama instansi hanya digunakan sepihak oleh pelaku dan tidak berasal dari sistem resmi. Menurutnya, hal itu belum cukup untuk meredam keresahan masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya mengatakan ‘tidak ada pelanggaran’. Kita harus membuktikannya secara terbuka dan bisa diuji publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iwan meminta Kepolisian, khususnya unit cybercrime Polda Jabar, untuk memprioritaskan penyelidikan terhadap dugaan ini dan menindak tegas siapa pun yang menyebarkan data atau menciptakan kepanikan di ruang digital.
Baca juga : Ketua DPRD Kota Bandung Desak Evaluasi Sistem Lampu Merah dan Optimalkan Teknologi Atasi Kemacetan
“Pelaku harus segera diidentifikasi. Ini bukan hanya soal kebocoran data, tapi juga soal kedaulatan dan keamanan digital kita,” pungkasnya.
