Denting Bogor: Komitmen membangun ketahanan pangan di Kabupaten Bogor terus menguat, kali ini datang dari Korp Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KA KNPI) Kabupaten Bogor. Dalam forum sarasehan yang digelar belum lama ini, KA KNPI secara resmi merekomendasikan kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto, untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus di bidang ketahanan pangan.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya konkret para aktivis muda dalam mendukung keberhasilan program nasional “Makan Bergizi Gratis” (MBG) yang saat ini menjadi fokus pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Pada forum sarasehan, kami menyampaikan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Bogor dapat segera membentuk Perumda di bidang ketahanan pangan. Ini adalah bentuk kontribusi dan partisipasi aktif dari KA KNPI untuk memastikan keberlanjutan program MBG di daerah,” ungkap Ketua KA KNPI Kabupaten Bogor, Asep Engkus Sutisna, dalam keterangan resminya, Senin (28/7/2025).
Sarasehan bertajuk “KNPI dari Masa ke Masa Menuju Bogor Istimewa, Maju dan Gemilang” itu dilaksanakan di Pendopo Bupati Bogor pada Jumat (25/7/2025). Kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi lintas generasi aktivis pemuda, termasuk hadirnya tokoh senior seperti mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin.
Menurut Asep, forum ini bukan sekadar temu kangen, tetapi juga menjadi ruang strategis bagi pemuda untuk memberikan masukan konstruktif bagi kemajuan Kabupaten Bogor. “Kami berterima kasih kepada Pak Bupati karena telah membuka ruang dialog ini. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap aspirasi dan kontribusi pemuda,” lanjut Asep.
Sejalan dengan semangat tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam kesempatan panen raya padi serentak nasional yang dipimpin Presiden Prabowo secara virtual pada April lalu, Rudy menunjukkan komitmennya dengan hadir langsung di Kecamatan Jonggol.
“Luas lahan pertanian di Kabupaten Bogor mencapai sekitar 39.000 hektare, dengan rata-rata hasil panen mencapai 6,75 ton per hektare. Ini lebih tinggi dari rata-rata nasional, dan ini harus terus kita optimalkan,” ujar Rudy saat itu.
Rudy juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, yang turut mendukung upaya ketahanan pangan. TNI difokuskan membantu produksi padi, sementara Polri berperan dalam pengembangan tanaman jagung. “Kita juga tengah mengidentifikasi lahan-lahan yang tak lagi produktif untuk dikembalikan menjadi lahan pertanian aktif,” ujarnya.
Dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Kabupaten Bogor juga tengah mengintegrasikan program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS). Program ini dinilai memiliki peran penting dalam membina petani muda dan menyediakan bahan pangan lokal yang sehat serta berkualitas.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menjelaskan bahwa program YESS menjadi instrumen yang relevan untuk menyokong ketersediaan bahan pangan untuk MBG. “Kami dorong sinergi dengan program YESS agar ketahanan pangan di Kabupaten Bogor bisa ditopang oleh kekuatan lokal, khususnya dari generasi muda,” terang Ajat.
Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen, termasuk para aktivis muda KA KNPI, pembentukan Perumda Ketahanan Pangan dinilai bukan hanya realistis, tetapi juga mendesak untuk segera diwujudkan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan daerah akan sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan
