DENTING SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi terus melakukan langkah strategis dalam memperkuat sistem keuangan daerah. Salah satunya ditandai dengan pengesahan perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Pergantian nama ini tidak semata-mata simbolik, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap regulasi nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga keuangan daerah. “Perubahan ini bukan hanya soal nama. Ini adalah tuntutan regulasi yang tidak bisa ditawar. Jika tidak diikuti, maka operasional bank bisa terancam diberhentikan,” ujar Ayep dalam keterangannya.
Perubahan nama tersebut telah melewati proses legal dan administratif yang ketat, termasuk dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi bersama sejumlah agenda strategis lainnya, salah satunya adalah pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dalam sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Sukabumi, seluruh anggota dewan menyatakan dukungannya terhadap penguatan lembaga keuangan daerah tersebut melalui penyesuaian nomenklatur.
Kini, dengan nama resmi Bank Perekonomian Rakyat Kota Sukabumi, diharapkan terjadi revitalisasi dalam fungsi dan peran bank daerah, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta pemberdayaan sektor UMKM dan usaha mikro.
“Dengan identitas baru ini, kita ingin mendorong bank milik daerah untuk lebih hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang menjangkau hingga ke level terbawah,” tegas Wali Kota.
Tak hanya soal regulasi, pergantian nama ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat citra kelembagaan serta meningkatkan kualitas layanan. Transformasi ini membuka ruang inovasi dalam sistem pelayanan keuangan, tata kelola, dan integrasi teknologi yang lebih modern agar mampu bersaing di tengah dinamika industri perbankan.
Pemerintah berharap, dengan langkah reformasi ini, Bank Perekonomian Rakyat akan lebih adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, memperluas akses keuangan yang inklusif, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial.
