Jakarta, Denting.id – Ketegangan diplomatik kembali muncul antara Indonesia dan Malaysia terkait wilayah yang disengketakan di Laut Sulawesi. Pemerintah Malaysia secara tegas menolak penggunaan istilah “Ambalat” oleh Indonesia untuk merujuk wilayah tersebut. Menanggapi hal ini, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedua negara sepakat mencari solusi damai.
“Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai. Ada iktikad baik dari dua pihak ya,” ujar Prabowo saat menghadiri acara di Sabuga ITB, Bandung, Kamis (7/8/2025).
Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tidak menginginkan ketegangan dalam menyelesaikan konflik batas maritim tersebut. Menurutnya, komunikasi dan kerja sama yang baik antara kedua negara menjadi kunci utama dalam mencapai kesepakatan.
“Kita jangan [konflik], biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan—yang juga dikenal sebagai Tok Mat—menyatakan bahwa pemerintahnya menolak penggunaan istilah Ambalat oleh Indonesia. Menurutnya, wilayah yang disengketakan tersebut merupakan bagian dari blok ND-6 dan ND-7 yang berada dalam kedaulatan Malaysia, sesuai dengan hukum internasional.
“Pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal sebagai Blok ND-6 dan ND-7 di Laut Sulawesi,” ujar Mohamad Hasan di parlemen Malaysia, Selasa (5/8), sebagaimana dilansir Malay Mail, Rabu (6/8).
Hasan menambahkan bahwa wilayah yang diklaim Indonesia sebagai Ambalat mencakup sebagian wilayah Laut Sulawesi yang menurut Malaysia berada dalam yurisdiksinya, mengacu pada putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002.
“Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk wilayah yang dimaksud, yang sejalan dengan posisi Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukan Ambalat,” jelasnya.
Baca juga : Prabowo Terima Jenderal Xu Xueqiang di Kertanegara, Bahas Penguatan Teknologi Militer RI-China
Sengketa wilayah ini telah lama menjadi isu sensitif antara dua negara serumpun tersebut. Meski demikian, baik Indonesia maupun Malaysia telah beberapa kali menyatakan komitmen untuk menyelesaikannya secara diplomatik tanpa konfrontasi.
