Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa reformasi birokrasi di sektor pendidikan harus dilandasi semangat profesionalisme dan pemerataan.
“Bila kebijakan ini mampu membuat distribusi kepala sekolah dan guru lebih merata secara geografis tanpa menurunkan kualitas, tentu itu prestasi,” kata Iwan di Bandung, Kamis (21/8/2025).
Ia menilai, potensi ketimpangan mutu antar daerah perlu diantisipasi dengan langkah konkret. Salah satunya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta menyiapkan mekanisme pelatihan lanjutan bagi kepala sekolah yang dipindahkan ke sekolah baru, terutama di wilayah dengan tantangan lebih berat.
Selain itu, Iwan mengusulkan pemberian insentif khusus bagi kepala sekolah yang bersedia ditempatkan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), jika kebijakan penempatan berbasis domisili memunculkan kekurangan tenaga di wilayah tersebut.
“Kebijakan ini harus fleksibel. Tidak semua kepala sekolah bisa dipindah ke dekat rumahnya. Jadi perlu ada mekanisme insentif untuk menjamin pemerataan dan keberlanjutan,” ujarnya.
Menurut Iwan, kebijakan penataan kepala sekolah ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari upaya menyeluruh dalam reformasi pendidikan di Jawa Barat, bukan sekadar langkah administratif jangka pendek.
“Tujuan akhirnya adalah mencetak generasi muda yang unggul, dan itu hanya bisa tercapai jika manajemen sekolah dijalankan dengan optimal,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Iwan memastikan DPRD Jawa Barat siap mengawal kebijakan tersebut, baik melalui fungsi pengawasan maupun dukungan anggaran.
“Kami siap berkolaborasi dengan eksekutif untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan adil, akuntabel, dan berpihak pada peningkatan mutu pendidikan di Jabar,” tutupnya.
