Jakarta, Denting.id – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan kepemimpinan yang tegas, visioner, dan berpihak pada rakyat. Namun, ia mengingatkan bahwa kinerja sebagian menteri dan anggota DPR justru berpotensi menjadi beban pemerintahan.
“Menteri dan DPR bisa jadi beban presiden. Alih-alih mendukung kerja Presiden, sejumlah menteri dan anggota DPR justru membuat gaduh,” kata Pangi dalam keterangannya, Kamis (28/8/2025).
Menurut Pangi, alih-alih membantu agenda pemerintah, sejumlah kebijakan dan pernyataan menteri maupun anggota DPR kerap memantik polemik dan meresahkan publik.
DPR Dinilai Sibuk Berpolemik
Pangi mencontohkan aksi sejumlah anggota DPR yang menuai kritik publik, mulai dari viralnya joget di ruang sidang paripurna hingga polemik tunjangan rumah dinas Rp 50 juta yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.
Selain itu, komentar Nada Urbach soal kemacetan Bintaro–Senayan juga dinilai tidak pro rakyat. “Publik membandingkan dengan penderitaan jutaan pekerja yang tiap hari berdesakan di KRL tanpa fasilitas mewah. Akibatnya, citra DPR semakin terpuruk,” jelasnya.
Kontroversi semakin memanas ketika Anggota DPR Sahroni menyebut usulan pembubaran DPR sebagai pendapat “orang tolol sedunia.” Menurut Pangi, ucapan itu justru memicu gelombang demonstrasi rakyat. “Pesan rakyat jelas, jangan menantang suara rakyat. Cepat atau lambat pasti tenggelam,” ujarnya.
Menteri Bikin Kontroversi
Tak hanya DPR, beberapa menteri juga dinilai mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang mengundang kemarahan publik.
Pangi menyoroti wacana Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tentang penyitaan tanah nganggur, izin tambang di kawasan wisata Raja Ampat yang diterbitkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga pernyataan Menteri Keuangan mengenai gaji guru dan dosen yang sempat disebut sebagai beban negara.
“Meski kemudian dibantah, pernyataan itu tetap melukai hati rakyat,” tegas Pangi.
Selain itu, pernyataan Menteri Kesehatan soal “celana ukuran 33 cepat meninggal” dan “gaji Rp 15 juta pasti sehat dan pintar” juga dianggap ngawur serta menyinggung perasaan publik.
Baca juga : Presiden Prabowo Dijadwalkan Berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-80
“Fenomena ini memperlihatkan minimnya kepekaan para menteri dalam memahami aspirasi rakyat. Bahkan terkesan menantang rakyat,” pungkas Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting tersebut.
