Jakarta, Denting.id – Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji guru, PNS, TNI-Polri, hingga pejabat negara. Kabar mengenai kebijakan tersebut menjadi isu politik-hukum paling populer dari lima topik utama yang dirangkum Denting.id pada Jumat (19/9/2025).
Selain kenaikan gaji, sejumlah isu lain juga menyita perhatian publik, mulai dari rapat terbatas Presiden di Hambalang hingga pengawasan ketat KPK atas kebijakan likuiditas jumbo ke bank Himbara. Berikut rangkuman lima isu politik-hukum terpopuler:
1. Prabowo Naikkan Gaji PNS, Guru, Dosen, hingga TNI-Polri
Pemerintah resmi menetapkan kebijakan kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN), guru, dosen, TNI, Polri, hingga pejabat negara. Langkah ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo pada 30 Juni 2025.
Kenaikan gaji ini disebut sebagai tahapan awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sekaligus bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
2. Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Perintahkan Eksekusi Proyek
Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri bidang ekonomi dan pimpinan Danantara di kediamannya, Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Kamis (18/9/2025).
Dalam pertemuan itu, Prabowo memerintahkan percepatan penyelesaian persoalan sektor pertanian, terutama terkait ubi kayu, singkong, dan tapioka. Presiden juga menyinggung pentingnya keterlibatan pemerintah daerah serta industri, dengan tetap menjaga kesejahteraan petani.
Isu lain yang dibahas dalam ratas adalah mega proyek giant sea wall.
3. 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyepakati 52 rancangan undang-undang (RUU) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
“Jumlah perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2025 sebanyak 52 RUU,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung saat rapat panja dengan Kementerian Hukum, Kamis (18/9/2025).
Dari jumlah itu, ada tambahan 10 RUU baru, terdiri dari lima usulan DPR, lima usulan pemerintah, dan dua usulan bersama.
4. Wali Kota Prabumulih Disanksi Kemendagri Usai Copot Kepsek
Wali Kota Prabumulih, Arlan, mendapat sanksi tertulis dari Inspektorat Jenderal Kemendagri. Ia dinilai melanggar aturan dalam pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ariansyah, dan seorang satpam sekolah.
Pencopotan itu diduga dipicu teguran terhadap anak Wali Kota yang membawa mobil pribadi ke sekolah. Kasus ini sempat viral dan menuai kritik publik, hingga akhirnya Arlan meminta maaf serta membatalkan mutasi tersebut.
Sanksi diberikan usai pemeriksaan tertutup selama delapan jam di kantor Itjen Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
5. KPK Awasi Ketat Kebijakan Rp 200 Triliun ke Bank Himbara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mengawasi secara ketat langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengucurkan likuiditas Rp 200 triliun ke bank-bank Himbara.
Baca juga : Penunjukan Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam Bukti Prabowo Bukan Pendendam
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut dana jumbo tersebut rawan penyalahgunaan. Ia menegaskan pengawasan perlu diperketat mengingat kasus korupsi di sektor perbankan, khususnya bank pemerintah dan daerah, semakin masif.
