Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek perbaikan jalan. Ia mendorong agar setiap proyek yang dibiayai APBD dipublikasikan secara terbuka, termasuk progres pengerjaannya.
“Dengan begitu, publik tahu uang mereka dipakai untuk apa,” ujarnya, Jum’at (19/9/2025).
Iwan menyebut DPRD Jawa Barat siap melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan alokasi minimal 7,5 persen APBD untuk infrastruktur jalan. Menurutnya, evaluasi tahunan perlu dilakukan untuk memastikan target tersebut tercapai.
“Kalau tidak sesuai 7,5 persen, kepala daerah harus diminta klarifikasi,” tegasnya.
Selain pengawasan DPRD, Iwan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran di daerah masing-masing.
“Keterlibatan warga sangat penting agar kebijakan ini tidak hanya jadi formalitas. Kalau masyarakat ikut mengawasi, kualitas pekerjaan juga bisa lebih baik,” jelas politisi PKS itu.
Menurutnya, pembangunan jalan bukan hanya soal infrastruktur fisik, melainkan juga investasi sosial yang berpengaruh pada ekonomi lokal.
“Petani, pedagang, pelajar—semua butuh akses jalan yang layak. Ini investasi jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat,” kata Iwan.
Ia bahkan mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif khusus kepada daerah yang berhasil mengelola anggaran infrastruktur secara efisien dan berdampak luas.
“Ini bisa jadi motivasi tambahan agar daerah berlomba-lomba berinovasi dalam pembangunan jalan,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Iwan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Dedi Mulyadi atas gaya kepemimpinan yang fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat.
“Saya yakin, kalau semua daerah mau meniru keberanian dan ketegasan beliau, Jawa Barat bisa jauh lebih baik dalam waktu singkat,” pungkasnya
