Bogor, Denting.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menghadiri undangan khusus Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, pada Senin (29/9). Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi serta kerja sama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jawa Barat.
“Ini saya diundang khusus oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang sudah sangat populer di seluruh dunia. Beliau mengumpulkan seluruh pemerintah di Jawa Barat. Kami membicarakan terkait pelaksanaan MBG di Jawa Barat. Kami sudah sepakat agar program ini bisa dilaksanakan bersama-sama,” kata Dadan.
Menurutnya, BGN akan mengalokasikan dana sekitar Rp50 triliun pada tahun depan untuk mendukung program tersebut di Jawa Barat. Dana itu akan dicatat sebagai bagian dari pendapatan daerah, meski pengelolaannya tetap berada di pemerintah pusat.
Evaluasi dan Mekanisme Pengawasan
Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Pemprov akan membentuk tim evaluasi, monitoring, sekaligus satgas MBG di tingkat provinsi sebelum satgas pusat diterbitkan. Tim ini akan memantau seluruh proses mulai dari penyiapan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga pemeriksaan kelayakan makanan.
“Nanti yang mencicipi tidak boleh guru, tapi tim pemeriksa. Setiap kabupaten juga akan memiliki lembaga aduan agar guru dan siswa bisa melaporkan jika ada masalah kualitas maupun kuantitas makanan,” ujar Dedi.
Ia menekankan bahwa alokasi pembiayaan Rp10.000 per porsi tidak boleh dikurangi. Jika ada penyimpangan, konsekuensinya berupa sanksi administratif, penghentian kemitraan, hingga proses pidana korupsi.
Selain itu, Pemprov juga mendorong sekolah dengan lebih dari 1.000 siswa membangun dapur khusus untuk MBG. Orang tua siswa akan dilibatkan sebagai relawan, sementara tenaga kerja dan pasokan bahan diutamakan berasal dari wilayah setempat. Dengan begitu, program MBG tidak hanya mendukung gizi anak sekolah, tetapi juga memacu perputaran ekonomi daerah.
“MBG harus menjadi stimulus untuk mengisi ruang fiskal yang berkurang akibat pengurangan dana transfer dari pusat. Dengan begitu, ekonomi tetap tumbuh meski pembangunan infrastruktur menurun,” tambah Dedi.
Respons Terkait Infrastruktur Tambang
Di sisi lain, Dedi juga menyoroti persoalan infrastruktur di wilayah Parung Panjang. Ia menyinggung bahwa hingga kini sudah ada lebih dari 115 orang meninggal dunia, 150 orang luka, serta kerusakan infrastruktur akibat aktivitas tambang.
“Kenapa pada waktu ada yang meninggal dan infrastruktur rusak tidak ada demo? Yang demo pasti yang punya kepentingan ekonomi. Saya berdiri tegak di atas semua kepentingan. Ekonomi harus jalan, rakyat harus terlindungi, dan infrastruktur harus baik,” tegasnya.
Pemerintah, kata Dedi, sedang menghitung opsi pembangunan jalan khusus tambang dengan dana APBN senilai Rp1,2 triliun. Namun, ia menekankan agar pengusaha tambang juga ikut menanggung biaya pembangunan.
Baca juga : Bogor Siapkan Peta Jalan Transformasi Menuju Kota Modern 2030
“Sekarang pemerintah kabupaten bersedia membebaskan lahannya. Tinggal saya tanya pengusahanya, mau tidak bersama-sama pemerintah membangun jalan tambang,” tutupnya.
