Jakarta, Denting.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menangani langsung urusan perpajakan dan kepabeanan di bawah Kementerian Keuangan.
Keputusan Menkeu Purbaya untuk turun tangan langsung dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dinilai Mahfud sebagai langkah strategis demi meningkatkan efektivitas penerimaan negara sekaligus memperkuat integritas lembaga tersebut.
“Iya, saya senang karena Pak Purbaya itu mengatakan dia akan tangani sendiri, Kedirjenan Pajak dan Kedirjenan Bea Cukai. Karena di situ memang sumber korupsi,” ujar Mahfud dalam tayangan Podcast Terus Terang di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, Selasa (7/10/2025), seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Mahfud mengungkapkan bahwa terdapat empat sektor utama yang selama ini menjadi sumber besar tindak pidana korupsi di Indonesia, yakni sektor pajak, bea cukai, perkebunan, dan pertambangan.
Menurutnya, jika Menkeu Purbaya benar-benar mengambil alih langsung pengawasan terhadap DJP dan DJBC, hal itu akan menjadi langkah konkret dalam pemberantasan korupsi di dua sektor yang dinilai sarat praktik mafia.
“Dua di tangan, dan dia (Menkeu Purbaya) sudah menyatakan itu karena di sana mafianya luar biasa,” tegas Mahfud.
Mahfud kemudian mencontohkan kasus korupsi di sektor perpajakan yang pernah menyeret mantan pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Kasus pencucian uang yang menjerat Rafael mencuat setelah putranya, Mario Dandy Satriyo, terlibat kasus penganiayaan terhadap David Ozora.
“Kasus Rafael Alun itu contoh nyata bagaimana praktik korupsi di sektor pajak bisa terbongkar dari hal yang tak terduga. Jadi, pengawasan langsung dari Menkeu sangat penting,” tambah Mahfud.
Baca juga : Menteri Impas: Penumpang Internasional Wajib Isi Deklarasi Kedatangan di Aplikasi ‘All Indonesia’
Mahfud menilai langkah Purbaya merupakan sinyal kuat dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara dan membersihkan lembaga strategis dari praktik korupsi yang selama ini mengakar.
