Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa komitmen pendanaan besar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan transparan. Ia menilai, dana jumbo sebesar Rp50 triliun yang digelontorkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2026 perlu dijaga penggunaannya agar tepat sasaran dan bebas penyimpangan.
“Kami di DPRD akan membentuk Tim Pengawas Khusus untuk memonitor alokasi dan realisasi dana Rp50 triliun ini sejak tahap perencanaan di tahun 2026,” ujar Iwan, Selasa (21/10/2025).
Iwan menekankan bahwa dana tersebut tak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Ia mendukung penuh langkah Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) yang mengutamakan penggunaan bahan baku dari petani, peternak, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
“Filosofi MBG bukan hanya memberi makan, tapi juga memberi penghidupan. Uang ini harus berputar di Jawa Barat. Petani kita untung, UMKM kita maju,” tegas Iwan.
Politisi PKS itu juga mendorong pembentukan lembaga aduan di setiap kabupaten/kota agar setiap keluhan, baik dari guru, siswa, maupun orang tua, dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Menurutnya, sistem aduan yang responsif menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan program secara berkelanjutan.
Selain itu, Iwan mengapresiasi ketegasan Gubernur Dedi Mulyadi dalam menegakkan standar kualitas makanan serta ancaman sanksi hukum bagi pihak yang melanggar. “Ancaman sanksi hukum adalah garansi bahwa program ini dijalankan dengan integritas,” ujarnya.
Baca juga : Iwan Suryawan Dorong Penguatan Bantuan Keuangan Infrastruktur Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Ia pun optimistis, dengan sinergi antara pengawasan DPRD, evaluasi ketat Pemprov Jabar, serta dukungan dana besar dari BGN, Program MBG di Jawa Barat dapat menjadi percontohan nasional dalam hal kualitas, transparansi, dan dampak ekonomi positif.
