Jakarta, Denting.id — Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10/2025) pagi. Kedatangannya disambut langsung oleh jajaran pimpinan KPK dalam rangka audiensi resmi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pertemuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa audiensi kali ini membahas sejumlah langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Hari ini (Kamis, 16/10/2025) KPK menerima audiensi dari Pemerintah Provinsi Jakarta untuk membahas berbagai upaya pemberantasan korupsi,” ujar Budi dalam keterangan persnya.
Budi menambahkan, kolaborasi antara KPK dan Pemprov Jakarta bukan hal baru, karena keduanya telah lama bekerja sama dalam berbagai program pencegahan korupsi, mulai dari penguatan sistem tata kelola hingga koordinasi supervisi dalam perbaikan birokrasi daerah.
“Sebelumnya, KPK dan Pemprov Jakarta telah banyak berkolaborasi dalam upaya pencegahan hingga koordinasi supervisi untuk memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Pramono Anung tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.44 WIB. Kepada wartawan yang menunggu di lobi, Pramono hanya memberikan pernyataan singkat terkait tujuan kedatangannya.
“Konsultasi ya,” ujar Pramono singkat sambil tersenyum sebelum memasuki gedung.
Meski tidak mengungkap detail isi pembahasan, pertemuan ini diperkirakan berkaitan dengan penguatan sistem integritas dan transparansi anggaran di Pemprov Jakarta. KPK sendiri selama ini aktif melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penerapan program pencegahan korupsi terintegrasi, yang meliputi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan akuntabilitas anggaran.
Baca juga : KPK Pastikan Penyelidikan Kasus Google Cloud Terus Berjalan
Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen bersama antara KPK dan Pemprov Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
