Jakarta, Denting.id — Genap sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa mulai menunjukkan gaya kepemimpinan yang agresif dan penuh terobosan. Ia meluncurkan serangkaian kebijakan besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat sistem fiskal, dan menjaga daya beli masyarakat.
Dalam berbagai kesempatan, Purbaya menegaskan optimismenya. “Saya yakin ekonomi Indonesia bisa terbang lebih tinggi. Kita hanya perlu menggerakkan uang yang selama ini diam,” ujarnya di Jakarta.
Berikut lima langkah besar yang telah ia lakukan dalam waktu singkat:
1. Kucur Rp200 Triliun ke Bank untuk Gerakkan Ekonomi
Purbaya menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia ke lima bank milik negara (Himbara). Dana tersebut diharapkan bisa mempercepat penyaluran kredit dan menggerakkan ekonomi rakyat.
Kelima bank penerima dana tersebut adalah BRI (Rp55 triliun), BNI (Rp55 triliun), Mandiri (Rp55 triliun), BTN (Rp25 triliun), dan Bank Syariah Indonesia (Rp10 triliun).
Menurutnya, dana pemerintah yang selama ini tertahan di BI justru membuat sistem keuangan “kering” dan memperlambat ekonomi. “Dalam 1–2 tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan moneter dan fiskal,” kata Purbaya.
Ia menyebut kebijakan ini mulai menunjukkan hasil. Peredaran uang primer (base money) meningkat 13,5 persen pada September 2025, yang disebutnya sesuai dengan target.
2. Kejar Rp60 Triliun dari 200 Pengemplang Pajak
Langkah tegas juga dilakukan Purbaya di sektor perpajakan. Ia menargetkan penagihan terhadap 200 penunggak pajak besar dengan total tunggakan mencapai Rp60 triliun.
“Kita punya list 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht. Dalam waktu dekat akan kita eksekusi, mereka tidak akan bisa lari,” tegasnya, Senin (22/9).
Hingga 14 Oktober, Kemenkeu berhasil mengumpulkan Rp7,21 triliun dari penagihan aktif terhadap para pengemplang pajak tersebut, sebagaimana disampaikan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
3. Janji Tak Naikkan Cukai Rokok 2026
Kebijakan yang paling mengejutkan datang dari sektor industri hasil tembakau. Purbaya memastikan tidak akan menaikkan tarif cukai rokok pada 2026, setelah berdialog dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).
“Awalnya saya tanya, apakah perlu dinaikkan tarifnya? Mereka bilang jangan. Ya sudah, tidak saya ubah,” ujar Purbaya usai pertemuan virtual dengan perwakilan produsen seperti Gudang Garam, Djarum, dan Wismilak, Jumat (26/9).
4. Buka Peluang Turunkan Tarif PPN
Purbaya juga membuka peluang menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini berada di angka 11 persen. Ia mengatakan keputusan final akan diambil setelah melihat kondisi ekonomi dan penerimaan negara di akhir tahun.
“Kalau memungkinkan, PPN bisa kita turunkan untuk mendorong daya beli masyarakat. Tapi harus dipelajari hati-hati,” kata dia, Selasa (12/10).
5. Hapus Utang Kecil Warga demi Akses KPR
Langkah populis lainnya adalah rencana penghapusan utang macet di bawah Rp1 juta milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tujuannya agar warga tetap bisa mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi tanpa terhalang catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Purbaya telah meminta BP Tapera mendata sekitar 100 ribu calon debitur yang terhalang akses KPR karena tunggakan kecil tersebut. Ia juga berencana bertemu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas teknis penghapusan data kredit tersebut.
“Kalau memang dihapuskan di bawah Rp1 juta, dan pengembang mau bayar, itu bagus. Saya akan ke OJK minggu depan untuk finalisasi,” jelasnya.
Baca juga : Mahfud MD Apresiasi Langkah Menkeu Purbaya Ambil Alih Pajak dan Bea Cukai: “Di Sana Sumber Korupsi Terbesar”
Dengan sederet gebrakan itu, Purbaya ingin menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya tidak hanya fokus menjaga stabilitas fiskal, tapi juga aktif menumbuhkan ekonomi dan melindungi rakyat kecil.
