Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menilai perlu penguatan kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, terkait realokasi dana hibah pesantren yang diganti dengan program beasiswa santri senilai Rp10 miliar dalam implementasinya. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak solutif dan hanya bersifat ‘kosmetik’ mengingat jumlah pesantren dan santri di Jabar.
Iwan Suryawan menyoroti bahwa alokasi dana untuk pesantren telah menjadi polemik besar, terutama sejak Dedi Mulyadi memutuskan untuk menghapus dana hibah bagi yayasan pesantren pada APBD Perubahan 2025, dengan alasan penertiban dan audit penyaluran yang tidak merata.
“Kami mengapresiasi upaya menertibkan penyaluran dana hibah yang dinilai tidak merata. Namun, langkah yang diambil, yaitu mengganti seluruh hibah pembangunan infrastruktur menjadi beasiswa santri sebesar Rp10 miliar, nilainya jauh dari memadai,” kritik Iwan Suryawan.
Ia menjelaskan bahwa dengan total lebih dari 350.000 santri di Jawa Barat, anggaran Rp10 miliar untuk beasiswa hanya mampu menjangkau sebagian kecil, atau diperkirakan hanya menyentuh sekitar 1 persen lebih dari populasi santri.
Baca juga Dinkes Bogor Bertindak Cepat Tangani Dugaan Keracunan Makanan MBG di SDN Ciangsana 02
“Anggaran Rp10 miliar hanya bersifat ‘kosmetik’. Ini gagal menyelesaikan masalah besar terkait kelayakan bangunan dan sarana pesantren secara keseluruhan,” tegas politisi PKS ini. Ia meminta fokus pemerintah tidak hanya pada beasiswa, tetapi juga pada infrastruktur.
Oleh karena itu, Iwan Suryawan mendesak Pemerintah Provinsi untuk memastikan bahwa dalam pembahasan anggaran APBD 2026, alokasi dana untuk pesantren harus dikembalikan dan bahkan diperkuat, mencakup baik beasiswa santri maupun bantuan sarana fisik dengan skema yang lebih tepat dan terukur. Komitmen penguatan anggaran ini diperlukan sebagai wujud nyata pengakuan negara terhadap kontribusi 15.600 pondok pesantren di Jabar.
