Jakarta, Denting.id — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunggu laporan resmi terkait dugaan markup anggaran proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Menurutnya, lembaga antirasuah seharusnya langsung turun tangan tanpa menunggu aduan masyarakat.
“Kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan. Langsung diselidiki. Nggak perlu laporan-laporan. Tidak masuk akal,” ujar Mahfud kepada wartawan, dikutip di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Mahfud menjelaskan, isu dugaan markup tersebut pertama kali diketahuinya dari perbincangan antara Analis Kebijakan Publik Agus Pambagio dan Managing Director PEPS Anthony Budiawan di sebuah program televisi. Ia kemudian mengulas kembali topik itu dalam podcast pribadinya.
Menurut Mahfud, KPK sebaiknya memanggil Anthony Budiawan untuk mengonfirmasi perbedaan mencolok antara biaya pembangunan versi Indonesia dan versi China. Dari perhitungannya, terdapat kenaikan hingga tiga kali lipat yang layak diselidiki.
“Kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Anthony Budiawan karena dia yang bilang di situ, sebelum saya. Saya kan bilang ini Anthony Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, meminta agar pihak-pihak yang memiliki informasi atau data pendukung terkait dugaan korupsi dapat melapor melalui saluran pengaduan resmi.
“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Budi menjelaskan bahwa laporan dengan bukti awal yang lengkap akan mempermudah proses verifikasi. Setelah diverifikasi, KPK akan menentukan apakah kasus tersebut berada dalam kewenangannya untuk ditindaklanjuti.
Sebelumnya, melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkap dugaan penggelembungan biaya dalam proyek kereta cepat Whoosh.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ungkapnya.
Mahfud menegaskan selisih besar tersebut harus diselidiki secara transparan oleh lembaga penegak hukum agar publik mengetahui ke mana aliran dana yang diduga membengkak itu.
Baca juga : KPK Raih Opini WTP Keenam Berturut-turut dari BPK, Bukti Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” tutup Mahfud.
