Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti potensi dampak jangka panjang dari isu dana kas daerah yang disebut mengendap di bank. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya soal angka, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap kemampuan Pemprov Jabar dalam mengelola fiskal daerah.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Iwan menegaskan bahwa fokus utama DPRD adalah efektivitas penyerapan anggaran. Ia menilai, dana yang menganggur — berapa pun jumlahnya — menandakan perlunya optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeksekusi program-program pembangunan.
“Kepercayaan adalah modal utama pemerintah. Ketika ada keraguan soal pengelolaan uang rakyat, maka kinerja seluruh pemerintahan daerah akan terganggu,” ujar Iwan, Kamis (23/10/2025).
Iwan menekankan bahwa dana tersebut semestinya segera diarahkan untuk proyek-proyek vital seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan — sektor yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat Jawa Barat. Ia mengingatkan bahwa penundaan penggunaan dana sama dengan menunda kesejahteraan rakyat.
Selain itu, ia juga mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah menjaga komunikasi yang konstruktif. Menurutnya, kritik dari pemerintah pusat harus diterima sebagai masukan untuk perbaikan, bukan dijadikan polemik berkepanjangan di ruang publik.
“Menteri Purbaya dan Gubernur KDM adalah figur publik dengan tanggung jawab besar. Kami harap perdebatan data ini diselesaikan di ruang teknis, bukan di ruang publik secara terus-menerus yang justru membingungkan warga,” jelasnya.
Baca juga : Iwan Suryawan Dorong Kebijakan dan Anggaran Provinsi Lebih Berpihak pada Petani
Secara khusus, DPRD Jawa Barat melalui Badan Anggaran (Banggar) akan segera memanggil dan membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait hasil kunjungan Gubernur ke Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya, memastikan tidak ada informasi yang tertutup bagi lembaga legislatif.
“Kami akan menggunakan hak budgeting dan pengawasan kami secara maksimal. Setiap rupiah APBD harus jelas jejaknya, dan harus kembali kepada rakyat dalam bentuk program nyata,” tegas Iwan Suryawan.
