Bandung, Denting.id – Wakil Ketua Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa perbedaan data antara Kementerian Keuangan (yang disampaikan oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (melalui Gubernur Dedi Mulyadi/KDM) harus menjadi prioritas untuk diklarifikasi secara mendalam. Ia menilai, perbedaan angka triliunan rupiah ini tidak boleh dibiarkan menjadi bola liar di tengah masyarakat tanpa penjelasan yang akurat.
“Perbedaan data ini harus segera diluruskan. Jangan sampai publik dibuat bingung dengan angka-angka yang belum terverifikasi. Transparansi menjadi kunci,” ujar Iwan di Bandung, Kamis (23/10/2025).
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) telah bergerak cepat menanggapi isu ini. Ia memastikan bahwa angka Rp4,17 triliun yang diungkap oleh Menkeu Purbaya adalah posisi kas daerah per 30 September 2025, bukan dana yang sengaja “diparkir” di Bank Indonesia.
“Kami mendukung upaya Pak Gubernur untuk membongkar tuntas masalah ini. Jika ada oknum atau dinas yang sengaja ‘memarkir’ dana tanpa alasan yang jelas dan merugikan percepatan pembangunan, harus ditindak tegas,” tandas Iwan, yang juga politisi dari Fraksi PKS.
KDM menambahkan, berdasarkan konfirmasi langsung ke Bank Indonesia, dana tersebut bukanlah deposito untuk memperoleh bunga, melainkan kas daerah dalam bentuk giro—instrumen wajib yang setara dengan kas fisik. Dana itu digunakan untuk membiayai kegiatan operasional serta proyek pembangunan yang tengah berjalan di Jawa Barat hingga akhir tahun anggaran.
Iwan menilai, angka Rp4,17 triliun atau berapa pun nominal yang terbukti mengendap, harus dijadikan evaluasi terhadap kinerja belanja daerah.
“Angka sebesar itu adalah lampu kuning bagi OPD agar lebih proaktif dan efisien dalam merealisasikan anggaran yang sudah dialokasikan,” tegasnya.
Dengan klarifikasi terbuka dari kedua belah pihak, Iwan berharap polemik ini segera selesai dan tidak mengganggu kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Baca juga : Iwan Suryawan Minta Polemik Dana Rp4,17 Triliun Jabar Diselesaikan dengan Data Terverifikasi
“Yang penting adalah transparansi, tanggung jawab, dan keberanian untuk memperbaiki sistem. Ini uang rakyat—harus kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan nyata,” pungkasnya.
