Bogor, Denting.id – Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menekankan pentingnya sinkronisasi data dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kota Bogor.
Jenal Mutaqin menyampaikan hal ini usai membuka Rapat Koordinasi TKPK Daerah Kota Bogor di Auditorium Bima Arya, Kamis (30/10/2025).
Menyelaraskan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
Rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan kebijakan pemerintah pusat. Secara khusus, rapat fokus pada penyelarasan data penanggulangan kemiskinan daerah.
“Rapat koordinasi ini harus menyamakan persepsi dan asumsi. Yang paling penting adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) wajib sesuai dan kolaboratif dengan Inpres. Ini menciptakan sinergitas antara pusat dan daerah dalam menanggulangi angka kemiskinan,” jelas Jenal Mutaqin.
Jenal menjelaskan, tidak semua warga miskin di lapangan tercatat dalam sistem DTSEN. Oleh karena itu, sinkronisasi data menjadi langkah krusial agar intervensi Pemkot tepat sasaran.
“Tidak semua warga Bogor miskin yang kami data masuk dalam DTSEN. Maka dari itu, kami menghadirkan narasumber dari Kominfo Provinsi Jawa Barat dan Pusdatin. Hal ini kami lakukan untuk memastikan sinkronisasi berjalan sesuai kebutuhan dan acuan pemerintah pusat,” tambahnya.
Intervensi Lintas Sektor untuk Menekan Angka Kemiskinan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Bogor tahun 2025 telah mengalami penurunan dari 6,53 persen menjadi 5,89 persen, atau setara dengan 60.000 penduduk. Pemkot Bogor terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program lintas sektor.
Pemkot melakukan kolaborasi intensif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Intervensi anggaran signifikan diberikan di sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur wilayah.
“Berbagai macam upaya kami lakukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Program tersebut antara lain Bantuan Siswa Miskin, tebus ijazah, dan beasiswa mahasiswa gratis di sektor pendidikan. Selain itu, ada BPJS PBI di sektor kesehatan, program guru ngaji, bedah rumah, dan padat karya,” ungkapnya.
Tolok Ukur Keberhasilan: Manfaat Uang Rakyat
Jenal juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data stunting. Hingga kini, data stunting masih menunjukkan perbedaan antara hasil survei nasional (SKI) dan data lapangan (bulan penimbangan balita).
“Oleh karena itu, kami ingin mendapat pencerahan dari pusat mana yang harus menjadi pedoman. Data harus tercatat by name by address secara jelas,” katanya.
Terakhir, Jenal Mutaqin menegaskan bahwa ukuran keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukanlah kategori atau label kemiskinan biasa atau ekstrem.
“Jadi kalau ditanya miskin ekstrem atau miskin biasa, bagi kami tidak menjadi sebuah ukuran. Yang terpenting adalah sejauh mana intervensi uang rakyat ini bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
