Tangerang, denting.id – Di tengah kekhawatiran gelombang PHK yang kembali menghantui sektor industri padat karya, Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa kunci utamanya bukan sekadar efisiensi, melainkan keberanian mendorong industri untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Regulasi yang dianggap menghambat pun dijanjikan akan dibenahi agar pabrik bisa berlari lebih kencang.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam kunjungan kerja spesifik ke PT ADIS Dimension Footwear bersama PT Nikomas Gemilang di Kabupaten Tangerang, Jumat, menyebut bahwa tingginya permintaan pasar global harus dibalas dengan kesiapan produksi dalam negeri. Dengan begitu, kesempatan kerja bisa terbuka lebih luas.
“Kalau permintaan makin tinggi, tentu kapasitas 1,2 juta itu bisa ditingkatkan. Dan pasti butuh tambahan tenaga kerja baru,” kata Saleh.
Ia menilai daya saing industri nasional harus terus dijaga agar tidak tertinggal dari negara kompetitor seperti Vietnam. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah RUU Kawasan Industri yang diharapkan mampu memangkas aturan-aturan rumit, termasuk soal restitusi PPN yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.
“Terutama aturan yang membebani, seperti restitusi PPN. Itu bisa kita potong. Regulasi di bawah undang-undang akan kita awasi,” tegasnya.
Di sisi lain, pihak industri turut menyambut baik dukungan tersebut. Humas PT Nikomas Gemilang, Danang Widipangestu, menilai kepastian hukum dan stabilitas regulasi menjadi kebutuhan penting agar perusahaan dapat menyusun rencana bisnis dengan lebih matang.
“Harapannya ada aturan yang tetap. Planning satu tahun itu jadi susah kalau rumusnya berubah-ubah,” ujar Danang.
Dengan target peningkatan produksi dan penyederhanaan regulasi, DPR berharap industri padat karya dapat terus tumbuh tanpa harus mengorbankan para pekerjanya.
Baca juga : Disambut Adat Melayu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani Dapat Gelar Kehormatan di Tanjungpinang
