Jakarta, denting.id — Komisi Informasi (KI) Pusat bersiap ‘mengetuk pintu’ berbagai badan publik di seluruh Indonesia. Visitasi lapangan ini dilakukan untuk memastikan praktik keterbukaan informasi benar-benar sesuai fakta, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro mengatakan langkah ini merupakan tahap lanjutan setelah uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2025 tuntas digelar pada 18–20 November di Jakarta.
“Kita akan visitasi apakah yang disampaikan itu betul. Akan kita crosscheck. Setelah itu barulah ada anugerah,” ujar Donny.
Ia menjelaskan bahwa ada tujuh klaster badan publik yang menjadi sasaran visitasi, mulai dari kementerian, lembaga negara, lembaga non-struktural, pemerintah provinsi, BUMN, perguruan tinggi negeri, hingga partai politik.
Menurut Donny, visitasi dilakukan untuk memastikan peringkat keterbukaan informasi benar-benar objektif, sekaligus menjadi parameter untuk menilai komitmen lembaga dalam memperbaiki diri dari tahun ke tahun.
“Dari rangking itu bisa terlihat dari 2022 sampai 2025, badan publik mana yang tidak berusaha memperbaiki diri,” katanya.
KI Pusat juga menyiapkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang akan digelar awal Desember. Donny berharap Presiden Prabowo Subianto atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir langsung dalam acara tersebut.
“Ini penting. Presiden bisa melihat badan publik mana yang informatif dan mana yang belum. Semua akan kami laporkan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota KI Pusat Handoko Agung Saputro menegaskan monitoring tidak berhenti setelah anugerah diumumkan. KI Pusat akan terus melakukan pemantauan berkala untuk memastikan keterbukaan informasi tetap dipatuhi.
Jika ditemukan informasi yang sebelumnya tersedia kemudian dihilangkan atau tidak diperbarui, KI Pusat siap mengumumkan temuan tersebut kepada publik.
“Badan publik bagus bukan hanya saat monev saja. Kalau setelah penilaian informasinya hilang atau menurun, tentu akan kami sampaikan ke media,” jelas Handoko.
Meski demikian, ia mengakui kasus seperti itu jarang terjadi. Sebagian besar badan publik disebut masih mempertahankan keterbukaan informasinya dengan baik.
“Kami bersyukur, hanya satu dua saja yang begitu. Umumnya masih tersedia dengan baik,” katanya.
Dengan visitasi langsung ini, KI Pusat berharap budaya transparansi semakin mengakar dan menjadi standar kerja seluruh instansi negara.
Baca juga : KPU Tegas: “Ijazah Jokowi Tidak Pernah Dimusnahkan!” Yang Hilang Hanya Buku Agenda
Baca juga : Prabowo Salah Kira Sultan HB X Kapten Pasukan Khusus, Hadirin Riuh Tertawa
