Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa setiap upaya perubahan di kawasan cagar budaya—termasuk Gedung Sate—harus melalui kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan dilakukan secara terbuka kepada publik. Ia menilai proses partisipatif tersebut penting untuk menjaga nilai historis dan identitas arsitektur yang telah melekat selama puluhan tahun.
Menurut Iwan, pihak-pihak yang perlu terlibat termasuk sejarawan, budayawan, ahli tata kota, dan arsitek, agar setiap pembangunan yang dilakukan tidak bertentangan dengan karakter dasar kawasan heritage. Gedung Sate, tegasnya, bukan sekadar kantor pemerintahan, tetapi simbol sejarah dan budaya yang memiliki nilai monumental bagi masyarakat Jawa Barat.
“Pembangunan harus menghormati ruh tempat itu sendiri. Gedung Sate bukan hanya kantor, ia adalah monumen. Setiap tambahan, sekecil apa pun, harusnya memperkuat, bukan malah menenggelamkan aura sejarahnya,” ujar Iwan.
Iwan juga mengapresiasi langkah Gubernur Dedi Mulyadi yang telah berdiskusi dengan sejumlah arsitek dari Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait polemik gapura. Menurutnya, dialog ini merupakan langkah positif untuk mencari titik temu antara kebutuhan modernisasi dan pelestarian warisan budaya. Para arsitek dari ITB, kata Iwan, memahami karakter arsitektur Indische yang menjadi identitas kuat Gedung Sate.
Baca juga: Iwan Suryawan Minta Polemik Gapura Gedung Sate Dilihat Secara Konstruktif, Bukan Hanya Kontroversi
Dengan adanya diskursus ini, Iwan berharap setiap keputusan pembangunan dapat menjaga harmoni antara nilai sejarah, kebutuhan ruang publik modern, dan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat siap mengawal proses ini agar tetap sejalan dengan prinsip pelestarian heritage.
