Jakarta, denting.id – Gelombang bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa pekan terakhir dinilai bukan sekadar musibah alam, tetapi isyarat keras bahwa Indonesia sedang berada di titik genting krisis iklim. Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, yang menilai pola bencana kini semakin tidak wajar dan menunjukkan rusaknya keseimbangan lingkungan.
Eddy menjelaskan, perubahan cuaca ekstrem yang kian sulit diprediksi serta meningkatnya suhu di berbagai kota besar menjadi indikator kuat terjadinya perubahan iklim. “Suhu meningkat di mana-mana, dan kita kini tak lagi bisa memprediksi kapan musim hujan atau musim kering,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Diplomacy Clinic Room.
Menurut Eddy, berbagai bencana yang terjadi baru-baru ini—mulai dari banjir, hujan deras di musim kemarau, tanah longsor di Jawa Tengah, hingga banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara—menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sedang menghadapi ancaman krisis iklim secara langsung.
Namun, kata dia, krisis ini tidak hanya dipicu fenomena global, tetapi juga oleh perilaku manusia yang merusak lingkungan. “Pembalakan hutan dan pengambilan pasir yang masif jelas memperburuk situasi,” tegasnya.
Eddy juga mengkritisi masifnya alih fungsi lahan untuk perumahan dan industri yang memperparah ketidakseimbangan ekosistem. Ia menilai fenomena itu harus menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat untuk segera memperbaiki tata kelola lingkungan.
Ia mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebut siap bertindak tegas terhadap para perusak lingkungan, mulai dari pelaku pembalakan liar hingga pihak yang mencemari tanah dan air. “Alarm ini harus segera direspons. Jika tidak, bencana berikutnya tinggal menunggu waktu,” ujar Doktor Ilmu Politik UI itu.
Menanggapi viralnya kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang di beberapa wilayah Sumatra, Eddy menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa kompromi. “Kayu-kayu itu harus ditelusuri. Bila legal, perizinannya bisa dicek. Jika ilegal, aparat harus bergerak cepat dan memberi efek jera,” ujarnya.
Eddy berharap pemerintah segera mengusut tuntas sumber kayu gelondongan tersebut agar perusakan hutan tak kembali terjadi dan masyarakat tidak lagi menjadi korban bencana yang seharusnya bisa dicegah.
Baca juga : Status Bencana Nasional untuk Sumatera? Menko PM: “Sangat Mungkin!
