Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan lingkungan di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, meski berbagai kebijakan provinsi telah disusun dengan baik.
Persoalan sering kali muncul pada lemahnya pengawasan tata ruang dan praktik perizinan yang melenceng dari aturan.
Iwan mendorong Pemprov Jawa Barat melalui dinas terkait untuk membentuk tim khusus lintas sektor yang bekerja secara permanen dalam mengidentifikasi serta menindak setiap pembangunan yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Tim ini harus berkolaborasi dengan kepolisian dan kejaksaan agar memiliki otoritas penindakan yang kuat,” tegasnya.
Selain penguatan pengawasan, Iwan juga berharap dukungan penuh dari masyarakat, khususnya dalam program reboisasi dan kesiapsiagaan bencana.
Ia menilai keberhasilan program lingkungan sangat bergantung pada kesadaran publik untuk tidak lagi melakukan alih fungsi lahan ilegal.
“DPRD siap mengawal anggaran APBD 2026 agar fokus pada reboisasi, pembenahan infrastruktur mitigasi, dan edukasi kebencanaan. Jawa Barat harus bangkit, tetapi kebangkitan itu harus dimulai dari memulihkan martabat alamnya yang telah rusak,” kata Iwan.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi terkait penanaman pohon—termasuk program reboisasi berbasis masyarakat—akan berjalan sukses jika warga turut terlibat aktif dan menjaga kawasan hulu dari tindakan perusakan.
Dengan pengawasan tata ruang yang lebih tegas, sinergi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat, Iwan optimistis Jawa Barat dapat memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus menekan risiko bencana di masa mendatang.
