denting.id, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan realitas pahit yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah saat bencana besar melanda. Menurutnya, ada daerah-daerah yang secara objektif memang tidak memiliki kemampuan menangani bencana hidrometeorologi berskala besar tanpa intervensi pemerintah pusat.
Salah satu wilayah yang disebut Tito adalah Takengon di Aceh Tengah, yang aksesnya terputus total akibat banjir dan longsor. Kondisi itu membuat daerah tersebut tidak bisa mengangkut bantuan logistik tanpa dukungan dari luar.
“Contohnya Takengon, itu menyampaikan tidak mampu menangani. Ya memang tidak mungkin mampu. Aksesnya tertutup, dia perlu dukungan,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Senin.
Karena putusnya jalur darat, seluruh pasokan pangan harus didatangkan menggunakan pesawat. Namun Takengon tidak memiliki armada udara, sehingga pemerintah provinsi dan pusat harus turun langsung. “Dropping logistik dari Jakarta dan Medan,” jelas Tito.
Selain Takengon, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga melaporkan ketidakmampuannya menangani dampak bencana karena keterbatasan alat berat dan kondisi jalur yang sepenuhnya terisolasi. Tito menegaskan bahwa kepala daerah bukan tidak mau bekerja, melainkan menghadapi kondisi yang secara teknis mustahil diatasi sendiri.
“Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk mobilisasi alat berat, memperbaiki jembatan, jalan yang pecah, longsor, sementara semua akses terkunci dari utara dan selatan?” ujarnya.
Tito meminta publik untuk tidak menilai penanganan bencana hanya dari dokumen atau laporan administratif, melainkan memahami kondisi lapangan yang ekstrem.
“Jadi tolong, kalau melihat satu surat, jangan hanya lihat suratnya. Lihat kondisinya. Kondisinya memang tidak akan mungkin mampu,” tegasnya.
Mendagri menekankan bahwa pemerintah pusat terus bergerak cepat membantu daerah-daerah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara agar penanganan bencana berjalan efektif dan terkoordinasi.
