Jakarta, denting.id — Pemerintah menaruh taruhan besar pada digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk menutup celah ketidaktepatan sasaran yang selama ini menjadi sorotan publik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa era penyaluran bansos manual harus segera ditinggalkan demi memastikan bantuan benar-benar diterima mereka yang berhak.
Tito menyampaikan hal itu saat membuka Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis. Ia menyebut digitalisasi bukan sekadar inovasi, tetapi kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan data yang terus berubah.
“Masalah sosial adalah tugas negara. Konstitusi mengamanatkan kita melindungi masyarakat tidak mampu dan orang terlantar. Karena itu, ketepatan data sangat krusial,” ujarnya.
Menurut Mendagri, selama ini penyelenggaraan bansos masih menemui hambatan klasik, mulai dari data penerima yang tidak akurat hingga dinamika status sosial-ekonomi warga. Ia mencontohkan sejumlah temuan, mulai penerima yang telah berpindah alamat, berubah status ekonomi, hingga yang sudah meninggal namun tetap tercatat.
“Ada yang dulu belum bekerja, sekarang sudah jadi TNI, Polri, ASN. Ada pula yang pindah alamat, tapi datanya tidak ikut bergerak,” tegas Tito.
Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, telah menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bansos. Salah satu tonggak pentingnya adalah pilot project digitalisasi bansos di Banyuwangi yang dinilai berhasil dan kini menjadi rujukan nasional.
Ditjen Dukcapil Kemendagri disebut memainkan peran vital karena telah mencatat 99 persen penduduk Indonesia dengan data biometrik lengkap mulai dari sidik jari, iris mata hingga pengenalan wajah. Data ini menjadi pondasi penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikoordinasikan Bappenas bersama BPS.
“Dengan digitalisasi, bansos bisa lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Tidak ada lagi penerima ganda atau fiktif,” jelas Tito.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, MenPANRB Rini Widyantini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Upaya ini diharapkan menjadi tonggak percepatan reformasi sistem bansos nasional yang selama ini menjadi tulang punggung perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Baca juga : LAN Pacu Revolusi Belajar ASN: Kolaborasi Besar untuk Birokrasi Unggul
