Jakarta, denting.id — Keputusan Presiden Prabowo Subianto menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani terdampak bencana menuai apresiasi besar dari DPR, yang menilai kebijakan ini sebagai langkah penyelamatan ekonomi rakyat di tengah situasi darurat. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya respons cepat, tetapi juga bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok yang paling rentan.
Menurut Nurdin, penghapusan utang KUR menjadi angin segar bagi para petani serta pelaku usaha mikro yang kehilangan aset dan pendapatan akibat bencana. “Keputusan ini memberikan ruang napas bagi mereka yang tengah berjuang bangkit dari kondisi sulit,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Ia menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan responsif, terutama dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera. Fokus pemerintah pada pemulihan infrastruktur dasar mulai dari akses jalan, jaringan listrik, hingga telekomunikasi dinilai sebagai langkah strategis agar wilayah terdampak tidak terisolasi.
Nurdin menyoroti bahwa pemerintah bekerja secara terpadu lintas kementerian dalam upaya distribusi logistik, obat-obatan, hingga penyediaan tenda pengungsi. Kementerian PUPR, ESDM, PLN, serta BUMN Karya digerakkan penuh untuk memperbaiki jalan, jembatan, kelistrikan, hingga jaringan komunikasi yang lumpuh.
Respons cepat pemerintah juga tampak dari koordinasi intensif pusat dan daerah, termasuk permintaan laporan detail oleh Presiden terkait kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Terkait pemulihan listrik, Nurdin memuji kerja keras Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sempat melaporkan pemulihan listrik Aceh mencapai 93 persen pada Minggu (7/12) malam. Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tetap transparan, mengingat adanya koreksi data pemulihan dari PLN pada Selasa (9/12).
“Kami mengapresiasi kerja PLN, tapi kompensasi untuk warga yang terdampak pemadaman berkepanjangan harus segera direalisasikan. Pembangunan tower darurat dan jaringan tegangan rendah juga perlu dipercepat agar pemulihan 100 persen benar-benar terwujud,” tegasnya.
Komisi VI memastikan akan terus mengawasi perkembangan di lapangan demi memastikan seluruh upaya pemulihan berjalan nyata dan tepat sasaran.
