Jakarta, denting.id – Dorongan kuat untuk menjaga kemurnian tujuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disuarakan Komisi XIII DPR RI. Anggota Komisi XIII, Yan P. Mandenas, menegaskan bahwa para pengelola dapur MBG di Papua Pegunungan harus menempatkan nilai kemanusiaan sebagai prinsip utama, bukan menjadikan program ini sebagai ajang bisnis.
Dalam keterangan resmi di Wamena, Kamis, Mandenas menekankan bahwa keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini sangat bergantung pada integritas para pengelolanya.
Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa jika orientasi bisnis lebih dominan, tujuan besar program untuk memenuhi gizi anak-anak dari PAUD hingga SMA/SMK bisa terdistorsi.
“Pengelolaan dapur MBG harus berangkat dari rasa kemanusiaan. Bisnis boleh berjalan, tetapi jangan sampai mengambil lebih dari seharusnya. Yang paling penting, penerima manfaat mendapatkan asupan gizi yang layak,” tegasnya.
Mandenas juga meminta agar pengelolaan dapur MBG di Kabupaten Jayawijaya dan berbagai wilayah Papua Pegunungan terus ditingkatkan agar dampaknya lebih terasa bagi generasi muda.
Ia mengingatkan bahwa MBG adalah program unggulan Presiden untuk memperkuat gizi anak-anak Indonesia dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Lebih jauh, Mandenas menyebut bahwa program ini ditargetkan menjangkau seluruh wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mulai tahun depan.
“Tahun depan, seluruh wilayah 3T, terutama di Papua, harus sudah tercover pengelola dapur MBG. Kami akan berkoordinasi dengan BGN serta kepala-kepala daerah untuk mempercepat implementasinya,” ujarnya.
Komisi XIII berkomitmen mendorong percepatan implementasi MBG di enam provinsi Tanah Papua agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam pemenuhan gizi yang layak.
