Bogor, Denting.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah puluhan pelajar dari sejumlah sekolah di Kota Bogor mengalami dugaan keracunan makanan, Jumat (14/11/2025). Para siswa berasal dari SDN 2 dan 3 Batutulis, SD Lawanggintung, serta sekolah PUI. Mereka dilaporkan mengalami pusing, mual, dan muntah usai menyantap menu MBG yang diproduksi dapur SPPG La Isola di kawasan Batutulis sekitar pukul 09.30 WIB.
Berdasarkan laporan Puskesmas Balekambang dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, menu ayam yang dikonsumsi siswa diduga memiliki aroma tidak sedap dan terdapat bagian yang belum matang. Dari total 36 siswa yang datang ke fasilitas kesehatan, sebagian besar mengeluhkan mual, pusing, dan muntah, sementara tiga siswa masih menjalani perawatan lanjutan.
Menanggapi kejadian tersebut, Anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor Selatan, Dedi Mulyono, menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta Pemerintah Kota Bogor segera melakukan investigasi menyeluruh.
“Ini kejadian serius dan tidak boleh dianggap ringan. Program MBG dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan malah menjadi sumber keracunan massal. Pemerintah harus turun cepat dan transparan,” tegas Dedi.
Ia menilai dugaan ayam yang kurang matang menjadi indikasi lemahnya pengawasan dan kontrol kualitas di dapur SPPG. Menurutnya, kejadian serupa tidak boleh kembali terulang.
“Kalau ada SPPG yang lalai, harus dihentikan sementara. Semua dapur MBG wajib memperketat standar kebersihan dan proses masaknya. Anak-anak bukan bahan eksperimen,” ujarnya.
Dedi juga menyoroti masih minimnya dapur SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari 55 SPPG yang beroperasi di Kota Bogor, baru lima yang telah mengantongi sertifikat tersebut.
“Ini alarm keras. Sertifikasi higiene itu syarat utama, bukan pelengkap. Pemkot harus segera menertibkan semua SPPG agar memenuhi SLHS. Jangan tunggu korban berikutnya,” katanya.
Ia menegaskan DPRD Kota Bogor akan mengawal proses investigasi dan mendorong agar hasil pemeriksaan laboratorium segera dipublikasikan ke publik. Selain itu, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR diminta memperketat pengawasan rantai produksi MBG, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
Baca juga: DPRD Kota Bogor Raih detikJabar Awards 2025 atas Inovasi Kebijakan Perlindungan Guru
“Program MBG itu bagus dan sangat dibutuhkan. Tapi pelaksanaannya wajib aman, profesional, dan sesuai standar. Tidak boleh lagi ada makanan yang lolos tanpa pengecekan ketat,” pungkas Dedi.
