Jakarta, denting.id – Di tengah upaya percepatan penanganan banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera, peran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat koordinasi lintas pemerintah pusat dan daerah.
Pengamat politik Universitas Nasional, Irfan Fauzi, menilai Mendagri menjalankan fungsi strategis sebagai penghubung kebijakan dan pelaksana teknis di daerah, terutama dalam situasi krisis kebencanaan yang menuntut respons cepat dan terukur.
“Mendagri Tito Karnavian menjalankan peran koordinatif yang signifikan dalam menjembatani pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana di Sumatera,” kata Irfan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut Irfan, sejumlah kunjungan kerja Mendagri ke lokasi bencana bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari upaya konkret untuk mengoordinasikan percepatan penanganan lintas instansi, sekaligus menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah terdampak.
Ia menilai, langkah Mendagri dalam mendorong sinkronisasi kebijakan dengan kementerian teknis, termasuk penggalangan dukungan anggaran lintas daerah bagi wilayah terdampak seperti Aceh, menunjukkan efektivitas peran administratif Kemendagri dalam situasi darurat.
Irfan juga mengapresiasi pendekatan komunikasi dua arah atau “belanja masalah” yang dilakukan Mendagri, karena dinilai mampu memperkuat pembinaan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah secara lebih substantif.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penanganan bencana tidak berhenti pada respons jangka pendek, tetapi diarahkan pada penguatan sistem dan tata kelola kebencanaan yang berkelanjutan.
“Ke depan, kepemimpinan komunikasi kebencanaan perlu diperkuat agar tampil sebagai sistem kelembagaan yang solid, bukan hanya bergantung pada figur,” ujarnya.
Irfan menambahkan, komunikasi krisis yang terkelola dengan baik akan membantu masyarakat memahami arah kebijakan, tahapan penanganan, serta proses pemulihan pascabencana.
“Dalam situasi krisis, publik membutuhkan kejelasan kepemimpinan dan transparansi rencana. Narasi yang terukur dan terbuka akan menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Irfan.
Ia menegaskan, korban bencana bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga warga yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta administrasi kependudukan.
Selain memperkuat koordinasi pusat dan daerah, Mendagri juga dinilai berperan mendorong solidaritas antarpemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal untuk membantu wilayah terdampak. Namun, menurut Irfan, langkah ini perlu diiringi penguatan sistem pendanaan kebencanaan yang adil dan berkelanjutan.
“Penanganan bencana adalah wujud komitmen kemanusiaan negara. Kepemimpinan yang kuat tercermin dari kemampuan mengorkestrasi solidaritas dan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama,” pungkas Irfan.
