Bandung, denting.id – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) berbasis elektronik di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dinilai menjadi terobosan besar dalam efisiensi demokrasi. Dengan sistem luring (offline), biaya operasional per tempat pemungutan suara (TPS) disebut mampu ditekan hingga 90 persen dibanding metode konvensional.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menilai penerapan pilkades elektronik tersebut sebagai jawaban atas tingginya biaya penyelenggaraan pemilu selama ini. Menurutnya, transformasi digital yang dilakukan Karawang layak dijadikan model baru bagi penyelenggaraan pemilu di tingkat yang lebih tinggi.
“Selama ini satu TPS pilkades konvensional bisa menghabiskan sekitar Rp25 juta. Dengan sistem elektronik ini, biaya bisa ditekan menjadi hanya sepersepuluhnya. Artinya, ada penghematan hingga 90 persen per TPS,” ujar Ono Surono dalam keterangannya di Bandung, Senin.
Ono menambahkan, efisiensi anggaran yang signifikan itu membuka ruang bagi pemerintah desa untuk mengalihkan dana ke sektor yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Berbeda dengan daerah lain yang masih sebatas uji coba parsial, Pilkades Karawang yang digelar serentak pada Minggu (28/12) menerapkan sistem elektronik secara menyeluruh. Sistem ini juga dinilai aman karena beroperasi secara offline, sehingga meminimalkan risiko gangguan jaringan maupun keamanan siber.
“Kalau di tingkat desa, yang dinamika politiknya sangat sensitif, sistem ini bisa berjalan dengan baik, maka penerapannya di Pemilu legislatif, Pilpres, hingga Pilkada sangat mungkin dilakukan,” kata Ono.
Keberhasilan pilkades elektronik ini juga tercermin dari meningkatnya partisipasi pemilih. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jawa Barat Ade Afriandi menyebut lonjakan partisipasi terjadi di sejumlah desa.
Berdasarkan data rekapitulasi, Desa Cadaskertajaya mencatatkan partisipasi tertinggi dengan angka mencapai 91 persen dari total 2.478 daftar pemilih tetap. Sementara Desa Balongsari mencatatkan tingkat kehadiran pemilih sebesar 84,11 persen dan Desa Tanjungmekar sebesar 82 persen.
“Ini menunjukkan sistem elektronik bukan hanya efisien secara biaya, tapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat,” ujar Ade.
Selain menekan angka golput, pilkades elektronik di Karawang juga dinilai inklusif dan ramah kelompok rentan. Ade mencontohkan penerapan layanan jemput bola di Desa Wanakerta, di mana TPS telah disesuaikan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
“TPS di Wanakerta ramah disabilitas. KPPS menyediakan kursi roda dan petugas khusus yang siap membantu pemilih lansia maupun penyandang disabilitas,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap keberhasilan pilkades elektronik di wilayah industri seperti Karawang dapat melahirkan pemimpin desa yang visioner dalam mengelola potensi ekonomi. Lebih dari itu, model ini diharapkan menjadi standar baru demokrasi desa yang hemat, praktis, aman, dan inklusif.
Baca juga : Lobi Energi Hijau di Abu Dhabi, Eddy Soeparno Ajak Masdar Perluas Investasi di Indonesia
Baca juga : Dikebut Pascabanjir, 15 Ribu Rumah Korban Bencana Sumatra Ditarget Rampung 3 Bulan
