Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menilai pendekatan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam penanggulangan bencana dan pemulihan lingkungan sudah berada di jalur yang benar. Ia menyoroti fokus pemerintah provinsi pada pembenahan aliran sungai, rehabilitasi lingkungan, serta penataan ruang berbasis kearifan lokal Sunda.
Meski demikian, Iwan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada pengawasan implementasi di tingkat kabupaten dan kota. Ia menilai lemahnya pengawasan tata ruang serta praktik perizinan yang menyimpang masih menjadi akar persoalan kerusakan lingkungan di Jawa Barat.
“Perlu audit total terhadap izin-izin di kawasan resapan seperti Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Puncak. Percuma kita tanam pohon jika di hulu masih terus muncul vila ilegal,” tegas Iwan, (2/1/2026).
Selain dampak ekologis, Iwan juga menyoroti konsekuensi ekonomi dari bencana alam. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat tahun 2025, cuaca ekstrem terbukti memicu inflasi, khususnya pada kelompok bahan makanan. Hal ini disebabkan oleh terganggunya distribusi, rusaknya lahan pertanian, serta terputusnya akses transportasi.
“Bencana bukan hanya masalah sosial, tetapi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi makro Jawa Barat,” ujarnya.
Ia meminta agar data kerugian ekonomi dari BPS dijadikan salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya untuk program mitigasi bencana.
Untuk memperkuat pengawasan, Iwan mendorong pembentukan tim lintas sektor yang bekerja secara permanen guna mengidentifikasi dan menindak pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurutnya, tim tersebut perlu melibatkan aparat kepolisian dan kejaksaan agar memiliki kewenangan penindakan yang kuat.
Baca juga: Iwan Suryawan Prioritaskan Revisi Perda Pendidikan 2026, Perkuat Karakter dan Kebijakan Daerah
Di sisi lain, ia juga berharap masyarakat turut mendukung program reboisasi dan menghentikan praktik alih fungsi lahan ilegal.
“DPRD siap mengawal APBD 2026 agar fokus pada reboisasi, infrastruktur mitigasi, dan edukasi kebencanaan. Kebangkitan Jawa Barat harus dimulai dari memulihkan martabat alamnya,” pungkas Iwan.
