Tangerang, denting.id – Pemerintah pusat tancap gas memulihkan roda pemerintahan di Sumatra pascabencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan layanan pemerintah daerah (pemda) menjadi prioritas utama agar aktivitas masyarakat segera kembali normal.
Tito menyampaikan, pemulihan pascabencana harus menyentuh dua aspek krusial, yakni kembalinya fungsi kantor pemerintahan serta bangkitnya aktivitas ekonomi warga. Menurutnya, layanan publik yang berjalan normal akan menjadi penanda awal pemulihan daerah terdampak.
“Bagi saya ada dua hal penting dalam pemulihan. Pertama, kantor pemerintahan harus kembali berjalan normal. Kedua, ekonomi masyarakat bergerak, ditandai dengan aktivitas jual beli. Karena itu, kita percepat pemulihan layanan pemerintahan daerah,” ujar Tito di Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu.
Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengerahkan total 1.138 personel Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai tenaga bantuan pemulihan pascabencana. Pengiriman dilakukan secara bertahap ke wilayah terdampak terparah di Sumatra.
Tito merinci, pada tahap awal sebanyak 413 personel diberangkatkan ke Medan, disusul 414 personel ke Aceh pada tahap kedua. Tahap ketiga akan mengirimkan 179 personel tambahan. Sementara itu, tim pendahulu atau advance team sebanyak 132 personel telah lebih dulu berada di lokasi.
“Totalnya 1.138 personel. Mereka akan membantu daerah-daerah yang pemerintahan desanya lumpuh akibat kerusakan parah,” jelasnya.
Kemendagri mencatat dampak bencana cukup luas. Sebanyak 22 desa dilaporkan hilang, terdiri dari 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat. Selain itu, 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut terdampak sehingga tidak dapat berfungsi secara normal.
Dari total wilayah terdampak, terdapat 52 kabupaten dan kota yang mengalami gangguan layanan pemerintahan. Rinciannya, 31 daerah di Aceh, 18 daerah di Sumatera Utara, dan tiga daerah di Sumatera Barat. Meski sebagian besar daerah mulai pulih, masih ada beberapa wilayah yang menjadi perhatian utama, salah satunya Kabupaten Agam di Sumatera Barat.
Aceh tercatat sebagai wilayah dengan dampak terberat, dengan 1.455 kantor desa terdampak. Disusul Sumatera Utara dengan 93 kantor desa dan Sumatera Barat sebanyak 32 kantor desa. Aceh Utara dan Aceh Tamiang menjadi dua daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak.
Selama masa penugasan, para praja IPDN bersama para pengasuh akan menjalankan dua tugas utama. Pertama, membantu pembersihan dan penataan wilayah pascabencana. Kedua, mengaktifkan kembali pemerintahan desa agar layanan dasar seperti administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya dapat segera berjalan.
“Kita targetkan dalam waktu satu bulan layanan publik di desa-desa yang lumpuh bisa kembali hidup. Ini juga menjadi bagian dari kurikulum IPDN sebagai kerja nyata kuliah,” pungkas Tito.
Langkah cepat Kemendagri ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Sumatra yang terdampak bencana.
