Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa salah satu regulasi prioritas yang akan dibahas pada tahun 2026 adalah revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan. Ia menilai revisi tersebut sangat krusial seiring dengan terus berkembangnya dinamika kebijakan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Menurut Iwan, banyak kebijakan pemerintah pusat yang mengalami perubahan, termasuk kebijakan Gubernur Jawa Barat di sektor pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang lebih kuat agar seluruh kebijakan tersebut dapat diakomodasi secara menyeluruh dalam satu regulasi daerah.
“Banyak kebijakan pusat yang berubah, termasuk kebijakan gubernur terhadap pendidikan. Akan lebih baik jika semua itu diwadahi dalam sebuah perda. Dengan begitu, inisiatif dan kebijakan di Dinas Pendidikan bisa lebih kuat dan berkesinambungan,” ujar Iwan, Senin (5/1/2026).
Ia menambahkan, revisi Perda Pendidikan juga diharapkan mampu mengakomodasi evaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baik melalui jalur zonasi maupun jalur prestasi, yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.
Selain itu, isu pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah Jawa Barat turut menjadi perhatian. Pengelolaan sekolah negeri dan swasta juga dinilai perlu diatur lebih jelas agar tercipta sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan.
Baca juga: Iwan Suryawan Dorong Pemandu Wisata Jabar Jadi Edukator Mitigasi Bencana
Dengan revisi Perda Pendidikan ini, DPRD Jawa Barat berharap kebijakan pendidikan ke depan dapat berjalan lebih terarah serta mampu menjawab kebutuhan dan tantangan dunia pendidikan di Jawa Barat.
