Jakarta, Denting.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Teuku Abdul Khalid, menegur Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono karena dinilai tidak berkoordinasi dengan mitra saat melakukan kunjungan ke Aceh. Khalid mengaku merasa tidak dihargai lantaran tidak mendapat informasi terkait kehadiran Menteri KKP di daerah tersebut.
Teguran itu disampaikan Khalid dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama para mitra, di antaranya Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan Menteri KKP, yang membahas penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Rabu (14/1/2026).
“Pak Menteri, kemarin Bapak turun ke Aceh, saya lihat di media. Saya juga di Aceh, tapi Bapak tidak memberi tahu saya, sehingga saya juga tidak tahu Bapak di mana. Akhirnya banyak komplain yang terjadi. Karena dianggap saya orang Komisi IV, mohon maaf, tolong hargai kami sedikit,” kata Khalid dalam rapat.
Legislator Partai Gerindra itu menegaskan, ketidakhadiran koordinasi membuat anggota DPR kesulitan menjawab pertanyaan masyarakat di lapangan. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Tolong hargai kami. Waktu turun, sampaikan saja. Masa turun menteri, kami seperti kucing kurap, ditanya masyarakat kami tidak tahu jawab apa. Kami ini mitra, kalau Bapak rusak, kami juga rusak,” ujarnya.
Khalid menyebutkan, koordinasi justru akan memperkuat kerja bersama di lapangan. Menurutnya, ketika kementerian memberikan bantuan dan melibatkan mitra, hal tersebut akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi anggota DPR sebagai representasi masyarakat.
“Minimal ketika ditanya masyarakat, kami bisa menjawab, ‘Ya, ada Pak Menteri di sini’. Itu satu kebanggaan bagi kami. Tolong hargai itu,” tegasnya.
Ia mengaku telah lebih dari lima tahun menjadi anggota Komisi IV DPR RI dan menilai teguran tersebut perlu disampaikan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan permohonan maaf atas kurangnya koordinasi tersebut. Ia mengaku kunjungannya ke Aceh dilakukan dalam situasi darurat pascabencana.
“Sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Khalid karena kami tidak sempat berkoordinasi. Kami jujur panik karena situasinya darurat,” ujar Trenggono.
Trenggono menjelaskan, banyak program Kementerian Kelautan dan Perikanan di Aceh yang terdampak bencana, termasuk pembangunan kampung nelayan. Pada hari kedua, pihaknya langsung mengerahkan seluruh armada bantuan.
“Kami mengirimkan total sekitar 250 ton bantuan, mulai dari pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya. Bahkan kami menjadi pihak pertama yang bisa menembus Aceh Tamiang yang saat itu belum bisa diakses,” jelasnya.
Baca juga: Menteri HAM Pigai Singgung Potensi Playing Victim di Balik Narasi Dugaan Teror Influencer
Meski demikian, Trenggono kembali menegaskan permohonan maaf karena tidak menyampaikan informasi kehadirannya kepada mitra di DPR.
“Sekali lagi kami mohon maaf karena tidak memberi kabar soal itu,” tutupnya.
