Kota Bogor, Dentng.id– DPRD Kota Bogor melalui Komisi terkait melakukan evaluasi mendalam terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 milik Perumda Transportasi Pakuan (PTP). Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (14/1/2026) tersebut menyoroti arah kebijakan strategis perusahaan agar tetap berpijak pada layanan masyarakat dan stabilitas finansial.
Dewan menekankan agar badan usaha milik daerah (BUMD) ini tidak keluar dari jalur bisnis utamanya sebagai penyedia transportasi publik di Kota Hujan.
Transportasi Publik Sebagai Prioritas Utama
Ketua Komisi DPRD Kota Bogor, Rifky, menegaskan bahwa mandat utama PTP adalah memberikan pelayanan transportasi yang optimal bagi warga. Pihaknya mendorong agar pengembangan usaha perusahaan benar-benar berfokus pada penguatan konektivitas kota.
“Kami mendorong agar PTP benar-benar fokus pada core business transportasi publik. Ini menyangkut pelayanan masyarakat, konektivitas kota, dan keberlanjutan pembangunan transportasi di Bogor,” ujar Rifky.
Target Realistis dan Tata Kelola Sehat
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Komisi, Benninu (Ben), menyoroti pentingnya menyusun perencanaan anggaran yang terukur. Ia meminta manajemen PTP untuk menyeimbangkan antara proyeksi pendapatan dengan efisiensi biaya operasional agar tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas.
“Kenaikan target pendapatan harus diimbangi dengan efisiensi dan tata kelola keuangan yang sehat. DPRD tidak ingin perencanaan hanya bagus di atas kertas, tetapi juga bisa diwujudkan secara nyata,” tegas Ben.
Kritik atas Rencana Ekspansi Bisnis
Di sisi lain, anggota DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono (HC), memberikan catatan kritis mengenai wacana ekspansi PTP ke sektor non-transportasi, seperti properti. Menurutnya, fokus utama perusahaan tidak boleh terganggu oleh sektor lain yang belum terkaji secara mendalam.
“Transportasi publik adalah mandat utama PTP. Itu yang harus diperkuat lebih dulu demi kepentingan masyarakat,” tambah HC.
HC juga mengingatkan pentingnya dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota Bogor agar PTP tidak terjebak dalam skema pendanaan yang berisiko. “PTP tidak boleh dipaksa berjalan dengan skema utang tanpa kepastian pendanaan. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian kebijakan dan dukungan agar transportasi publik Kota Bogor bisa berkembang secara berkelanjutan,” pungkasnya.
