Jakarta, denting.id – Pemerintah pusat terus mengebut pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kini memasuki fase percepatan dengan sejumlah strategi khusus yang telah disiapkan.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito menyampaikan bahwa kondisi pemulihan di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren positif. Dari 16 kabupaten/kota yang terdampak, hampir seluruh pemerintah daerah telah berada pada status “hijau” berdasarkan indikator pemulihan yang ditetapkan.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Untuk memastikan akurasi capaian tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan verifikasi data terhadap seluruh daerah terdampak. Verifikasi tidak hanya mengacu pada indikator dasar, tetapi juga mencakup indikator tambahan pemulihan pascabencana.
Indikator tambahan tersebut meliputi ketersediaan listrik, pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang ditandai dengan kembali beroperasinya SPBU, ketersediaan gas elpiji, layanan internet, hingga akses air bersih dan operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Indikator ini melengkapi lima indikator utama pemulihan yang sebelumnya ditetapkan, yakni pulihnya roda pemerintahan, layanan publik sektor kesehatan dan pendidikan, keterbukaan akses darat, pemulihan sektor ekonomi, serta stabilitas kondisi sosial masyarakat.
Meski secara umum menunjukkan perkembangan positif, Tito mengungkapkan masih ada empat daerah di Sumatera Barat yang memerlukan perhatian dan percepatan penanganan lebih lanjut, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Keempat daerah tersebut dinilai mengalami tingkat kerusakan cukup besar sehingga membutuhkan dukungan gotong royong lintas sektor agar dapat pulih secara menyeluruh. Selain itu, beberapa wilayah lainnya juga masih memerlukan percepatan perbaikan infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, serta sarana air bersih dan PDAM.
Mendagri menekankan pentingnya ketepatan dan kelengkapan data yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah pusat. Menurutnya, data yang rinci akan menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya.
“Detail-detail seperti ini yang kita harapkan, supaya pemerintah pusat tahu persis apa saja yang perlu diperbaiki, baik fisik maupun sosial ekonomi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah memetakan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari pemetaan tersebut, daerah dibagi dalam tiga kategori, yakni sudah normal, setengah normal, dan belum normal, sebagai dasar langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan.
