Jakarta, denting.id – Pemerintah pusat terus menguatkan barisan penanganan bencana di Sumatera. Kali ini, langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menurunkan ribuan taruna ke wilayah terdampak mendapat apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Apresiasi tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara Pelepasan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan ke lokasi bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu. Dalam kesempatan itu, KKP secara resmi menugaskan 1.142 taruna untuk membantu percepatan rehabilitasi dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di sejumlah daerah di Sumatera.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri KP dan Bapak Wamen, karena ini sangat berguna sekali,” ujar Tito di hadapan para taruna dan jajaran KKP.
Mendagri mengungkapkan, sebelumnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengirimkan lebih dari 1.000 praja ke daerah terdampak, disusul Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sekitar 500 personel. Namun demikian, dukungan tambahan dari KKP dinilai sangat signifikan mengingat skala bencana yang luas dan kompleks.
Ia pun mendorong para taruna KKP untuk menjadikan penugasan tersebut sebagai sarana praktik lapangan dalam menerapkan ilmu kelautan dan perikanan. Menurut Tito, sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu yang paling terdampak, mulai dari tambak yang tertutup lumpur, alur sungai yang mengalami sedimentasi, hingga nelayan yang kehilangan mata pencaharian sementara.
“Ini adalah praktik betul-betul langsung, riil, bukan teori,” tegasnya.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi sejak akhir November 2025 telah melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampaknya meluas ke 52 kabupaten/kota dengan kerusakan infrastruktur, fasilitas umum, hingga sektor pertanian dan perikanan, serta menimbulkan korban jiwa.
Ia menambahkan, sejak hari pertama bencana, pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan mobilisasi nasional dengan melibatkan kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BNPB, serta Basarnas. Meski sejumlah daerah mulai pulih, masih ada wilayah yang membutuhkan penanganan intensif.
Tito mencontohkan daerah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya yang menghadapi tumpukan lumpur tebal di permukiman dan fasilitas publik. Sementara di kawasan pegunungan, longsor menjadi tantangan utama karena memutus akses jalan dan jembatan.
Menurutnya, penanganan di kawasan permukiman padat tidak bisa sepenuhnya mengandalkan alat berat. Diperlukan tenaga tambahan yang kuat secara fisik untuk bekerja manual dari rumah ke rumah.
“Karena itu kita perlu tambah pasukan. TNI dan Polri sudah menambah, tapi belum cukup. Kalau ingin cepat, salah satu yang paling efektif adalah menugaskan sekolah kedinasan karena berada di bawah kendali pemerintah,” pungkas Tito.
