Jakarta, denting.id – Arah kemajuan Indonesia dinilai sangat ditentukan dari kekuatan desa. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan, pembangunan desa bukan sekadar program pendamping, melainkan indikator utama atau barometer kemajuan suatu negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Wiyagus usai membuka Lokakarya Desa dan Kelurahan Berprestasi di Pendopo Gedhe, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Menurutnya, Indonesia hanya akan benar-benar melangkah maju jika desa-desa di seluruh pelosok tanah air berkembang dan mandiri.
“Artinya, Indonesia akan maju jika desanya maju,” ujar Wiyagus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menekankan bahwa desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik sekaligus penggerak utama pembangunan nasional berbasis potensi wilayah. Karena itu, kemajuan desa memiliki peran krusial dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Wiyagus menyebutkan, pencapaian visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan pembangunan terhadap 75.266 desa serta 8.496 kelurahan dilakukan secara berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, pembangunan desa juga menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejalan dengan Astacita keenam, desa kini diposisikan bukan lagi sebagai objek, melainkan subjek pembangunan yang berdaya, mandiri, dan inovatif.
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus mengapresiasi tren positif pembangunan desa yang tercermin dari meningkatnya jumlah desa berstatus berkembang dan maju. Perkembangan ini didorong oleh penguatan transparansi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Menurutnya, Kopdeskel Merah Putih dapat menjadi motor penggerak produksi, distribusi, dan pemasaran hasil desa, sekaligus disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis melalui penyediaan bahan pangan lokal dan penguatan rantai pasok nasional.
Selain membahas pembangunan, Wiyagus turut menyampaikan duka cita atas bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya membangun desa yang tangguh bencana.
“Kemandirian desa harus diimbangi dengan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tuturnya.
Menurut Wiyagus, penguatan kapasitas aparatur desa, perencanaan pembangunan yang tepat, serta pemanfaatan dana desa untuk mitigasi dan pemulihan pascabencana menjadi kunci dalam menciptakan desa yang berdaya tahan dan berkelanjutan.
Baca juga : Pilkada Dipilih DPRD? DPD RI Pilih Serap Aspirasi Daerah Lebih Dulu
