Kota Bogor, Denting.id– Komisi II DPRD Kota Bogor mencium adanya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum maksimal akibat kebocoran di berbagai lini. Sektor perparkiran menjadi sorotan utama karena dinilai menyimpan potensi besar yang selama ini justru belum tergarap optimal.
Dalam rapat kerja bersama Bapenda, Bapperinda, dan Dinas Perhubungan pada Rabu (14/1), Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rifky Alaydrus, menegaskan bahwa Pemkot Bogor tidak boleh hanya berpangku tangan pada pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, perlu ada keberanian untuk melakukan reformasi sistem agar tidak ada lagi uang daerah yang “menguap” di lapangan.
“Kuncinya ada pada perbaikan sistem dan penutupan kebocoran. Kita butuh reformasi di sektor strategis, terutama parkir,” ujar Rifky.
Target Harus Realistis, Bukan Sekadar Formalitas
Sekretaris Komisi II, Benninu Argubie, juga menyoroti cara penentuan target PAD yang selama ini dianggap hanya mengacu pada data lama. Ia mendesak agar pemerintah mulai menggunakan data riil di lapangan agar target yang dipatok benar-benar mencerminkan potensi ekonomi Kota Bogor saat ini.
Pantau Hingga ke Tingkat Kelurahan
Selain masalah sistem, koordinasi antar instansi juga menjadi catatan penting. Anggota Komisi II, Heri Cahyono, menyebutkan bahwa kebocoran sering terjadi karena kurangnya pengawasan di tingkat bawah.
Heri menekankan agar kelurahan dilibatkan aktif sebagai titik terdekat dengan aktivitas ekonomi warga. “Tanpa pengawasan hingga ke level kelurahan, kebocoran akan terus terjadi, baik di sektor parkir, pajak restoran, maupun hotel,” tegasnya.
Dorong Parkir Non-Tunai
Sebagai solusi konkret, Komisi II merekomendasikan tiga langkah strategis untuk menyelamatkan PAD Kota Bogor:
-
Percepatan digitalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi.
-
Penerapan sistem parkir non-tunai secara menyeluruh untuk meminimalisir praktik pungli dan kebocoran di jalanan.
-
Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak guna membangun kepercayaan publik agar lebih patuh membayar pajak.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas keuangan daerah, sehingga pembangunan di Kota Bogor bisa berjalan lebih maksimal tanpa terkendala anggaran.
