Jakarta, denting.id – Ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan RI–Malaysia kembali mencuat. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A Paliwang membeberkan kondisi infrastruktur dan mahalnya harga kebutuhan pokok yang masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Hal tersebut disampaikan Zainal dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Menurut Zainal, dua persoalan utama yang terus menghantui wilayah perbatasan Kaltara adalah keterbatasan infrastruktur dasar serta ketimpangan harga barang yang sangat mencolok dibandingkan wilayah lain.
“Di perbatasan, harga satu karung semen bisa mencapai Rp800.000, sementara gas elpiji 3 kilogram bisa tembus Rp400.000,” ungkapnya.
Selain mahalnya harga kebutuhan pokok, Zainal menyoroti kondisi infrastruktur dasar yang masih jauh dari kata layak. Jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, hingga layanan pendidikan masih tertinggal di banyak wilayah perbatasan.
Akses menuju sejumlah daerah bahkan masih mengandalkan jalur sungai menggunakan long boat. Perjalanan tersebut kerap melewati jeram berbahaya dan berisiko tinggi terhadap keselamatan warga maupun barang kebutuhan pokok.
“Ada daerah yang harus ditempuh dengan long boat melewati jeram. Kalau perahu menabrak batu, barang habis, nyawa pun belum tentu selamat,” kata Zainal.
Pemerintah Provinsi Kaltara, lanjutnya, terus berupaya memperbaiki akses jalan di wilayah perbatasan. Namun, keterbatasan anggaran daerah dan tingginya harga material menjadi tantangan besar.
“Alhamdulillah, kami hanya bisa menganggarkan Rp5 miliar untuk pembangunan jalan aspal di Krayan. Itu pun hanya sepanjang 800 meter karena mahalnya bahan baku dan biaya lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, Pemprov Kaltara tetap berupaya hadir di wilayah perbatasan melalui berbagai program, seperti layanan dokter terbang serta subsidi angkutan barang dan orang.
Melalui forum tersebut, Zainal kembali berharap adanya perhatian dan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat bagi wilayah perbatasan. Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai sangat krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan wilayah, serta menjaga kedaulatan NKRI dari wilayah terluar.
“Yang kami harapkan adalah uluran tangan pemerintah pusat untuk mengucurkan anggaran ke wilayah perbatasan, sehingga layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat bisa lebih baik,” tutupnya.
