Jakarta, denting.id – Pemerintah kian mematangkan langkah menghadirkan Sekolah Terintegrasi sebagai wajah baru transformasi pendidikan nasional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan tata kelola program tersebut dikawal ketat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, peran kementeriannya tidak hanya sebatas penguatan sumber daya manusia aparatur, tetapi juga memastikan desain tata kelola Sekolah Terintegrasi tersusun jelas dan operasional di lapangan berjalan terarah.
“Kami membantu memetakan tata kelola operasional Sekolah Terintegrasi, termasuk keterhubungan kerja antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, agar implementasinya efektif dan tidak tumpang tindih,” ujar Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang membahas percepatan penyelenggaraan Sekolah Terintegrasi, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata dan terjangkau bagi seluruh anak Indonesia.
Menurut Rini, penguatan tata kelola menjadi kunci agar setiap instansi memahami peran dan tanggung jawabnya, sekaligus membangun ekosistem pendukung yang solid dan terpadu.
“Kami pastikan pola kerja lintas kementerian dan lembaga tersusun jelas, sehingga Sekolah Terintegrasi dapat berjalan konsisten, terukur, dan akuntabel,” tegasnya.
Melalui sinergi antarlembaga tersebut, pemerintah optimistis Sekolah Terintegrasi mampu menjadi fondasi kuat pemerataan akses pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menekankan pentingnya penyamaan persepsi antar kementerian dan lembaga agar program ini berjalan searah dengan mandat Presiden.
“RTM ini menjadi ruang untuk menyatukan persepsi dalam mendukung penugasan Bapak Presiden secara terkoordinasi,” kata Pratikno.
Ia menambahkan, Sekolah Terintegrasi ditujukan untuk menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan komprehensif mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA di seluruh wilayah Tanah Air.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan agar pelaksanaan program tidak lepas dari realitas dan kebutuhan masyarakat.
“Setiap kebijakan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, agar tepat sasaran, mudah dipahami, dan diterima,” ujarnya.
Sekolah Terintegrasi sendiri dirancang sebagai satuan pendidikan yang menggabungkan penguatan akademik, pembentukan karakter, serta pengembangan kompetensi global. Pembelajaran diarahkan pada delapan karakter utama, mulai dari keimanan dan ketakwaan, sikap kewargaan, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesadaran kesehatan fisik dan mental, hingga kecakapan komunikasi.
