Bogor, Denting.id – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, memaparkan secara mendalam peta jalan kepemimpinannya dalam sesi wawancara di Podcast Relasi, B Universe PIK, Tangerang, Jumat (13/2/2026). Dalam obrolan tersebut, Dedie mengulas berbagai isu strategis, mulai dari penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, reformasi birokrasi, hingga langkah konkret penataan transportasi yang menjadi fokus utama di tahun pertama masa jabatannya bersama Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin.
Dedie menekankan bahwa langkah awalnya sebagai Wali Kota dimulai dengan sinkronisasi visi misi daerah terhadap Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mengingat waktu yang relatif sempit sejak dilantik, efisiensi menjadi kunci utama dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden di Kota Bogor.
“Dari situ kami perlu menyelaraskan antara visi dan misi dengan RPJPD dan RPJMD Kota Bogor serta RPJMN, di mana Presiden telah mencanangkan melalui Asta Cita beberapa program yang perlu diakselerasi dan sudah kami implementasikan di Kota Bogor,” ujarnya.
Sebagai bagian dari penguatan organisasi, Dedie menjelaskan urgensi perombakan 245 pejabat yang baru saja dilakukan. Menurutnya, tour of duty melalui rotasi dan promosi adalah langkah lumrah untuk menyegarkan birokrasi, terutama bagi mereka yang sudah terlalu lama menjabat di posisi tertentu.
Ia menegaskan bahwa proses ini murni berdasarkan kompetensi, kapabilitas, serta integritas untuk membantu kepala daerah mewujudkan target-target pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Terkait infrastruktur, Dedie memberikan perhatian khusus pada penyelesaian akses jalur Bogor Selatan yang menghubungkan empat kelurahan terdampak longsor melalui pembangunan trase baru. Selain itu, penataan transportasi menjadi prioritas mendesak dengan mengoptimalkan Perda Nomor 8 Tahun 2023.
Pemkot Bogor berkomitmen membatasi usia teknis angkot maksimal 20 tahun guna menyeimbangkan rasio suplai dan permintaan yang selama ini memicu kemacetan.
“Ini merupakan upaya untuk mengurangi potensi kemacetan yang selama ini diakibatkan oleh kelebihan jumlah angkot. Selama ini suplai dan demand tidak seimbang, sehingga diperlukan langkah-langkah teknis,” jelasnya.
Menutup perbincangan, Dedie juga menyoroti pentingnya akurasi data sosial, khususnya terkait BPJS PBI dan bantuan sosial lainnya. Ia berjanji akan terus melakukan kroscek di lapangan agar program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan hanya diterima oleh warga yang membutuhkan sesuai profil data yang valid.
“Kami ingin BPJS PBI atau program bantuan sosial benar-benar sesuai dengan profil data yang akurat. Penerima harus tepat sasaran, tidak boleh yang mampu menerima dan yang tidak mampu justru tidak menerima,” tegasnya.
