denting.id – Rencana pasukan Indonesia ke Gaza mendadak mengguncang ruang publik dan diplomasi internasional. Pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza disebut sebagai bagian dari misi perdamaian Gaza, namun tak sedikit yang mempertanyakan risiko politik dan keamanan dari langkah besar tersebut.
“Jadwal keberangkatan sepenuhnya bergantung pada keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Donny Pramono.
Pernyataan itu muncul beberapa hari sebelum Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Washington, D.C. untuk menghadiri pertemuan Board of Peace yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza direncanakan dimulai dengan 1.000 prajurit pada April dan bisa meningkat hingga 8.000 personel pada akhir Juni. Skema ini menjadi bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional dalam kerangka rencana perdamaian Gaza yang telah disetujui Dewan Keamanan PBB pada November 2025.
Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang secara terbuka menyatakan kesediaan mengirim pasukan Indonesia ke Gaza. Jika terealisasi penuh, kontribusi tersebut akan menjadi salah satu yang terbesar dalam misi penjaga perdamaian global.
Namun, keputusan final tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
Rencana pasukan Indonesia ke Gaza tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut ada kecurigaan di tingkat akar rumput.
Menurutnya, sebagian masyarakat menilai Board of Peace bisa saja menjadi perpanjangan strategi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melalui dukungan Presiden Trump.
Meski begitu, ada pula yang menilai pasukan Indonesia ke Gaza sebagai bentuk konsistensi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Tanpa hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia tetap dianggap relatif netral dan diterima berbagai pihak.
Pengamat Timur Tengah Mohamad Kawas menyebut posisi Indonesia unik karena jauh dari konflik langsung namun memiliki legitimasi moral di mata dunia Islam.
Pemerintah menegaskan, pasukan Indonesia ke Gaza tidak akan menjalankan misi tempur. Mandat utama pasukan Indonesia ke Gaza adalah kemanusiaan dan stabilisasi, bukan pelucutan senjata.
Kekhawatiran muncul karena sebagian rencana perdamaian mensyaratkan Hamas meletakkan senjata. Jika Pasukan Stabilisasi Internasional mencoba melucuti kelompok bersenjata, situasi dapat memicu resistensi.
Karena itu, pemerintah memastikan pasukan Indonesia ke Gaza tetap berada di bawah kendali nasional dan hanya bertindak untuk tugas kemanusiaan atau membela diri.
Kementerian Luar Negeri juga menegaskan bahwa pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza bukan bagian dari normalisasi hubungan dengan Israel. Indonesia tetap menolak pemindahan paksa atau perubahan demografis yang merugikan rakyat Palestina.
Keberhasilan pasukan Indonesia ke Gaza akan sangat bergantung pada mandat yang jelas dan persetujuan dari otoritas Palestina. Tanpa legitimasi lokal, pasukan internasional bisa dipandang sebagai entitas bermusuhan.
Selain itu, kondisi keamanan di Gaza sangat kompleks. Hamas bukan satu-satunya kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah tersebut.
Kini, rencana pasukan Indonesia ke Gaza menjadi ujian besar bagi diplomasi Indonesia. Apakah pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza akan memperkuat posisi Indonesia sebagai motor perdamaian dunia, atau justru membuka babak risiko baru di kawasan konflik? Keputusan politik dalam waktu dekat akan menjadi penentu arah langkah besar ini.
