Bandung, Denting.id – Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan, DPRD Jawa Barat menyampaikan sejumlah apresiasi sekaligus catatan evaluasi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menilai gaya kepemimpinan gubernur yang kerap turun langsung ke lapangan membawa energi positif. Respons cepat terhadap persoalan masyarakat, yang kerap dipublikasikan melalui media sosial, dinilai memberi transparansi dan memperlihatkan proses penanganan secara terbuka.
Namun, Iwan mengingatkan bahwa langkah cepat di lapangan tetap harus ditopang kesiapan regulasi dan dukungan anggaran dalam APBD. Ia menegaskan, kebijakan yang diumumkan perlu dipastikan memiliki dasar hukum serta kesiapan pembiayaan agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan di masyarakat.
“Solusi yang disampaikan di lapangan harus dipastikan sesuai aturan dan tersedia anggarannya. Jangan sampai muncul harapan baru yang sulit direalisasikan,” ujarnya, Jum’at (20/2/2026).
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk peran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengeksekusi kebijakan. Menurutnya, komunikasi yang solid menjadi kunci agar pelaksanaan program tidak berjalan parsial.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, mengapresiasi peluncuran aplikasi “Nyari Gawe” yang bertujuan memangkas birokrasi pencarian kerja. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa angka pengangguran di Jawa Barat masih tinggi sehingga perlu langkah lebih konkret, termasuk memastikan kawasan industri baru memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Ono juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi investor melalui evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia mendorong penyelesaian moratorium izin tambang dan perumahan agar lahan produktif tetap terlindungi dan arah investasi menjadi lebih jelas.
Dari Fraksi Gerindra, Daddy Rohanady memberikan apresiasi atas capaian Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp296 triliun. Ia juga menilai kebijakan penertiban alih fungsi lahan serta anggaran infrastruktur Rp5,1 triliun untuk perbaikan jalan menunjukkan komitmen pembangunan.
Meski demikian, ia mengingatkan perlunya perhitungan ulang keseimbangan suplai dan kebutuhan material tambang. Keluhan dari kontraktor terkait ketersediaan bahan baku dinilai dapat berdampak pada kelancaran proyek pembangunan.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu). Menurut Daddy, seluruh 27 kabupaten/kota telah mengajukan bantuan, namun belum semuanya dapat terpenuhi.
Adapun anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar, Yod Mintaraga, menilai gubernur menunjukkan ketegasan dalam penertiban bangunan yang melanggar tata ruang dan evaluasi izin tambang. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa visi “Jabar Istimewa” tidak dapat diwujudkan melalui langkah individual semata.
Menurutnya, pelibatan DPRD dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan sangat penting agar kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Baca juga: Iwan Suryawan Ingatkan Pentingnya Regulasi dalam Proyek Infrastruktur Jabar
Berbagai pandangan tersebut mencerminkan fungsi kontrol DPRD sekaligus dukungan terhadap pemerintah provinsi agar pembangunan Jawa Barat semakin terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
